alexametrics
24 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Kursi 12 Kepala OPD Kosong

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pensiunnya Herry Sudjarwo sebagai kepala badan pendapatan daerah (bapenda), menambah daftar panjang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Sebelumnya terdapat 11 kepala OPD di lingkup pemkab kosong. Dan dijabat pelaksana tugas (Plt).

Tentu, Plt kepala OPD kewenangannya terbatas. DPRD meminta pemkab segera melakukan pengisian kekosongan 12 kepala OPD. Sebab, kekosongan bisa memengaruhi kinerja, terutama tentang pelayanan masyarakat.

’’Kosongnya sudah lama. Dan terus bertambah. Harus segera dilakukan pengisian,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran kemarin (2/10).

Menurut dia, sesuai hasil inventarisasi yang dilakukan komisi membidangi hukum dan pemerintahan, terdapat 11 kepala OPD yang kosong. Namun setelah ada pensiun dari kepala bapenda, kekosongan bertambah menjadi 12 kursi. ’’Jangan sampai berlarut-larut,’’ tandas politikus asal Kecamatan Kasiman ini.

Baca Juga :  Bojonegoro Alami Gelombang Covid Kedua

Dia mengatakan, pengisian definitif diperlukan karena serapan anggaran masih rendah. Sebab, jabatan Plt kewenangannya terbatas. Sehingga, program masing-masing OPD terkesan monoton dan belum ada gebrakan.

Padahal, perubahan (P)-APBD 2019 ini menembus Rp 7,1 triliun. Namun, serapannya belum mencapai 50 pesen. Sehingga, untuk meningkatkan kinerja pemkab, harus dimulai dari pengisian kepala OPD definitif. ’’Kami hanya memberi saran, kewenangannya itu di bupati dan wakilnya,’’ ujar politikus PDIP itu.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Bojonegoro Masirin mengatakan, saat ini fokus pengisian sekretaris daerah (sekda). Sehingga, pengisian kekosongan kepala OPD itu akan dilakukan setelah terpilihnya sekda definitif. ’’Fokus seleksi sekda dulu,’’ katanya terpisah.

Sesuai data pemkab, kekosongan kursi kepala OPD itu meliputi dinas pertanian, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), dinas peternakan dan perikanan (disnakkan), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dan dinas kesehatan (dinkes).

Baca Juga :  Fraksi Diajak Bahas Pokja Tatib DPRD

Selanjutnya, inspektorat, satpol PP, dinas perdagangan, dinas pekerjaan umum (PU) bina marga, dinas ketahanan pangan, dan badan kepegawaian pelatihan dan pendidikan (BKPP), dan kepala bapenda.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pensiunnya Herry Sudjarwo sebagai kepala badan pendapatan daerah (bapenda), menambah daftar panjang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Sebelumnya terdapat 11 kepala OPD di lingkup pemkab kosong. Dan dijabat pelaksana tugas (Plt).

Tentu, Plt kepala OPD kewenangannya terbatas. DPRD meminta pemkab segera melakukan pengisian kekosongan 12 kepala OPD. Sebab, kekosongan bisa memengaruhi kinerja, terutama tentang pelayanan masyarakat.

’’Kosongnya sudah lama. Dan terus bertambah. Harus segera dilakukan pengisian,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran kemarin (2/10).

Menurut dia, sesuai hasil inventarisasi yang dilakukan komisi membidangi hukum dan pemerintahan, terdapat 11 kepala OPD yang kosong. Namun setelah ada pensiun dari kepala bapenda, kekosongan bertambah menjadi 12 kursi. ’’Jangan sampai berlarut-larut,’’ tandas politikus asal Kecamatan Kasiman ini.

Baca Juga :  Daerah Lamongan Waspadai Serangan Gelombang III

Dia mengatakan, pengisian definitif diperlukan karena serapan anggaran masih rendah. Sebab, jabatan Plt kewenangannya terbatas. Sehingga, program masing-masing OPD terkesan monoton dan belum ada gebrakan.

Padahal, perubahan (P)-APBD 2019 ini menembus Rp 7,1 triliun. Namun, serapannya belum mencapai 50 pesen. Sehingga, untuk meningkatkan kinerja pemkab, harus dimulai dari pengisian kepala OPD definitif. ’’Kami hanya memberi saran, kewenangannya itu di bupati dan wakilnya,’’ ujar politikus PDIP itu.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Bojonegoro Masirin mengatakan, saat ini fokus pengisian sekretaris daerah (sekda). Sehingga, pengisian kekosongan kepala OPD itu akan dilakukan setelah terpilihnya sekda definitif. ’’Fokus seleksi sekda dulu,’’ katanya terpisah.

Sesuai data pemkab, kekosongan kursi kepala OPD itu meliputi dinas pertanian, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), dinas peternakan dan perikanan (disnakkan), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dan dinas kesehatan (dinkes).

Baca Juga :  Kahyangan Api dan Waduk Pacal Mulai Buka

Selanjutnya, inspektorat, satpol PP, dinas perdagangan, dinas pekerjaan umum (PU) bina marga, dinas ketahanan pangan, dan badan kepegawaian pelatihan dan pendidikan (BKPP), dan kepala bapenda.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/