alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Sunday, July 3, 2022

Minta Pemdes Ngampel Evaluasi MoU

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kalangan DPRD Bojonegoro meminta Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel mengevaluasi MoU (perjanjian kerja sama) pendirian pasar dengan pihak ketiga. Sebab, MoU itu sudah terlalu lama dilakukan. Harus dilakukan evaluasi atau pembaruan isi MoU.

’’MoU kan dilakukan 4 atau 5 tahun lalu. Saya kira sudah tidak relevan lagi,’’ ungkap Wakil Ketua Sementara DPRD Sukur Priyanto kemarin (2/9).

Menurut Sukur, MoU antara pemdes dan pihak ketiga itu sudah sangat lama. Sekitar 2015 lalu. Sehingga, sudah tidak sesuai kondisi saat ini. ’’Harus dilakukan negosiasi ulang soal MoU itu,’’ ujar politisi Demokrat itu.

Informasi yang didapatkan, lanjut Sukur, harga yang dipatok untuk satu stan di pasar itu sangat mahal. Mencapai ratusan, juga per stan atau kios. ’’Harga itu sangat mahal. Bisa merugikan masyarakat. Saya yakin tidak ada yang mampu membayar,’’ ucap politisi kelahiran Kecamatan Kapas itu.

Baca Juga :  Mulai Antisipasi Kemacetan MudikĀ 

Menurut dia, jika bisa MoU antara Pemdes Ngampel dan pihak ketiga harus dibatalkan. Kemudian, pemdes melakukan beauty contest (seleksi) ulang. Semua calon investor diundang untuk mengikuti. ’’Ini akan lebih baik,’’ jelas Sukur.

Sukur meminta pemdes untuk tidak perlu takut melakukan hal itu. Termasuk membatalkan MoU. Sebab, masalah ini berkaitan dengan masyarakat Bojonegoro. ’’Jika dilakukan beauty contest lagi, banyak investor bisa ikut. MoU juga baru dan disesuaikan dengan kondisi saat ini,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Ngampel Pudjianto mengatakan, masih berusaha mendesak pemkab agar mengeluarkan izin. Sehingga, bisa segera dilakukan proses pembangunan. Sebab, sudah terlalu lama proses pengajuan izin. Hingga kini belum ada kejelasan.

Baca Juga :  Gaji dan Tunjangan DPRD Sebulan Rp 29,4 Juta

’’Hanya tinggal izin guna serap dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sampai saat ini belum diterbitkan,’’ ujarnya.

Mengenai MoU dengan pihak ketiga, pihaknya sudah melakukan beauty contest. Yakni mengundang semua investor. Namun, hanya ada satu investor yang siap. Sebab, ini murni bisnis. Dibangun dengan biaya pihak ketiga.

’’Sudah kita lakukan. Tidak ada yang mau. Hanya satu yang mau dan siap membangun,’’ ujar Pudji, sapaan akrabnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya terus konsentrasi mendapatkan izin. Pihaknya yakin izin itu bisa didapatkan. Sehingga, pembangunan pasar bisa direalisasi. ’’Kita akan terus memperjuangkan agar mendapatkan izin,’’ jelas dia.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kalangan DPRD Bojonegoro meminta Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel mengevaluasi MoU (perjanjian kerja sama) pendirian pasar dengan pihak ketiga. Sebab, MoU itu sudah terlalu lama dilakukan. Harus dilakukan evaluasi atau pembaruan isi MoU.

’’MoU kan dilakukan 4 atau 5 tahun lalu. Saya kira sudah tidak relevan lagi,’’ ungkap Wakil Ketua Sementara DPRD Sukur Priyanto kemarin (2/9).

Menurut Sukur, MoU antara pemdes dan pihak ketiga itu sudah sangat lama. Sekitar 2015 lalu. Sehingga, sudah tidak sesuai kondisi saat ini. ’’Harus dilakukan negosiasi ulang soal MoU itu,’’ ujar politisi Demokrat itu.

Informasi yang didapatkan, lanjut Sukur, harga yang dipatok untuk satu stan di pasar itu sangat mahal. Mencapai ratusan, juga per stan atau kios. ’’Harga itu sangat mahal. Bisa merugikan masyarakat. Saya yakin tidak ada yang mampu membayar,’’ ucap politisi kelahiran Kecamatan Kapas itu.

Baca Juga :  Raperda RTRW Kaji Penempatan Wisata

Menurut dia, jika bisa MoU antara Pemdes Ngampel dan pihak ketiga harus dibatalkan. Kemudian, pemdes melakukan beauty contest (seleksi) ulang. Semua calon investor diundang untuk mengikuti. ’’Ini akan lebih baik,’’ jelas Sukur.

Sukur meminta pemdes untuk tidak perlu takut melakukan hal itu. Termasuk membatalkan MoU. Sebab, masalah ini berkaitan dengan masyarakat Bojonegoro. ’’Jika dilakukan beauty contest lagi, banyak investor bisa ikut. MoU juga baru dan disesuaikan dengan kondisi saat ini,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Ngampel Pudjianto mengatakan, masih berusaha mendesak pemkab agar mengeluarkan izin. Sehingga, bisa segera dilakukan proses pembangunan. Sebab, sudah terlalu lama proses pengajuan izin. Hingga kini belum ada kejelasan.

Baca Juga :  Produsen Kewalahan Penuhi Permintaan Peti Jenazah

’’Hanya tinggal izin guna serap dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sampai saat ini belum diterbitkan,’’ ujarnya.

Mengenai MoU dengan pihak ketiga, pihaknya sudah melakukan beauty contest. Yakni mengundang semua investor. Namun, hanya ada satu investor yang siap. Sebab, ini murni bisnis. Dibangun dengan biaya pihak ketiga.

’’Sudah kita lakukan. Tidak ada yang mau. Hanya satu yang mau dan siap membangun,’’ ujar Pudji, sapaan akrabnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya terus konsentrasi mendapatkan izin. Pihaknya yakin izin itu bisa didapatkan. Sehingga, pembangunan pasar bisa direalisasi. ’’Kita akan terus memperjuangkan agar mendapatkan izin,’’ jelas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Makin Sombong, Makin Bernilai

Kehilangan Akun Line


/