alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Minimal Didukung 68 Ribu Suara

LAMONGAN, Radar Lamongan – Syarat pencalonan bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun depan masih mengacu Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan, berencana menyusun perencanaan tahapan pilkada mulai bulan ini.

‘’Sampai sekarang belum ada perubahan, kita masih menggunakan yang itu. Cuma kalau nantinya ada perubahan lagi, ya kita akan menyesuaikan yang terbaru,’’ tutur Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (1/9).

Mengacu UU tersebut, syarat minimal dukungan jiwa bagi perseorangan yang ingin maju pilkada dibagi berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). Jika DPT mencapai 250 ribu pemilih, maka dukungannya minimal 10 persen. Jika DPT-nya 250 ribu hingga 500 ribu pemilih, maka hitungannya minimal 8,5 persen dukungan. Sedangkan DPT 500 ribu hingga 1 juta pemilih, minimal 7,5 persen dukungan. Serta, minimal 6,5 persen dukungan pemilih untuk jumlah DPT di atas 1 juta orang.

Baca Juga :  290 Hektare Sawah Klaim Gagal Panen

‘’Kalau mengacu dari jumlah DPT Lamongan pada pemilu lalu, memang ikut 6,5 persen,’’ tutur Mahrus Ali saat dikonfirmasi via ponsel.

Pada pemilu 2019, DPT di Lamongan ditetapkan 1.056.505 jiwa. Jika jumlah tersebut dibagi 6,5 persen, maka pendaftar perorangan harus memiliki dukungan minimal 68.672 pemilih.

‘’Jika mengacu pilkada kemarin, jumlahnya memang segitu. Tapi kan nantinya jumlah DPT pasti ada perubahan,’’ ujar Mahrus.

Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 juga menentukan persebaran dukungan bagi calon perorangan. Yakni, persebaran dukungan wajib 50 persen dari jumlah kecamatan di kabupaten setempat.

‘’Belum ada yang berkonsultasi ke kami. Tapi saya yakin dari parpol ataupun perorangan sudah tahu tentang PKPU terbaru,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Diyakini Peninggalan Kerajaan Majapahit

Dia juga memastikan KPUK nanti memperbarui jumlah DPT untuk pilkada tahun depan. Terutama, melakukan uji publik ditingkatan PPS, PPK, dan tingkat kabupaten.

‘’Kita sudah mengawali sounding data dengan disdukcapil,’’ tutur Mahrus.

Dia menambahkan, bagi partai politik (parpol) atau gabungan parpol, dapat mendaftarkan pasangan calon dengan perolehan minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD setempat. Atau, 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD.

Pada pemilu tahun ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendominasi perolehan dengan 10 kursi di DPRD Lamongan. Diikuti Partai Demokrat (9 kursi), PDIP (8), PAN (7), Golkar (6), Gerindra (4), dan PPP (3).   Sedangkan NasDem, Hanura, dan Perindo masing-masing memperoleh satu kursi.

‘’Contoh di Lamongan ini, PKB kan bisa mengajukan sendiri tanpa harus berkoalisi,’’ ujar Mahrus.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Syarat pencalonan bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun depan masih mengacu Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan, berencana menyusun perencanaan tahapan pilkada mulai bulan ini.

‘’Sampai sekarang belum ada perubahan, kita masih menggunakan yang itu. Cuma kalau nantinya ada perubahan lagi, ya kita akan menyesuaikan yang terbaru,’’ tutur Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (1/9).

Mengacu UU tersebut, syarat minimal dukungan jiwa bagi perseorangan yang ingin maju pilkada dibagi berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). Jika DPT mencapai 250 ribu pemilih, maka dukungannya minimal 10 persen. Jika DPT-nya 250 ribu hingga 500 ribu pemilih, maka hitungannya minimal 8,5 persen dukungan. Sedangkan DPT 500 ribu hingga 1 juta pemilih, minimal 7,5 persen dukungan. Serta, minimal 6,5 persen dukungan pemilih untuk jumlah DPT di atas 1 juta orang.

Baca Juga :  Kuasai Semua Gaya, Bisa Hilangkan Kejenuhan kata Gadis ini

‘’Kalau mengacu dari jumlah DPT Lamongan pada pemilu lalu, memang ikut 6,5 persen,’’ tutur Mahrus Ali saat dikonfirmasi via ponsel.

Pada pemilu 2019, DPT di Lamongan ditetapkan 1.056.505 jiwa. Jika jumlah tersebut dibagi 6,5 persen, maka pendaftar perorangan harus memiliki dukungan minimal 68.672 pemilih.

‘’Jika mengacu pilkada kemarin, jumlahnya memang segitu. Tapi kan nantinya jumlah DPT pasti ada perubahan,’’ ujar Mahrus.

Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 juga menentukan persebaran dukungan bagi calon perorangan. Yakni, persebaran dukungan wajib 50 persen dari jumlah kecamatan di kabupaten setempat.

‘’Belum ada yang berkonsultasi ke kami. Tapi saya yakin dari parpol ataupun perorangan sudah tahu tentang PKPU terbaru,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Penyaluran Rastra Tuntas Minggu Ini

Dia juga memastikan KPUK nanti memperbarui jumlah DPT untuk pilkada tahun depan. Terutama, melakukan uji publik ditingkatan PPS, PPK, dan tingkat kabupaten.

‘’Kita sudah mengawali sounding data dengan disdukcapil,’’ tutur Mahrus.

Dia menambahkan, bagi partai politik (parpol) atau gabungan parpol, dapat mendaftarkan pasangan calon dengan perolehan minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD setempat. Atau, 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD.

Pada pemilu tahun ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendominasi perolehan dengan 10 kursi di DPRD Lamongan. Diikuti Partai Demokrat (9 kursi), PDIP (8), PAN (7), Golkar (6), Gerindra (4), dan PPP (3).   Sedangkan NasDem, Hanura, dan Perindo masing-masing memperoleh satu kursi.

‘’Contoh di Lamongan ini, PKB kan bisa mengajukan sendiri tanpa harus berkoalisi,’’ ujar Mahrus.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/