alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Tak Ada Survei, Rentan Berdampak Ekonomi

BOJONEGORO – Sejauh ini, Kabupaten Bojonegoro belum termasuk daerah menjadi objek survei indeks harga konsumen (IHK). Sehingga, antisipasi terhadap inflasi kurang maksimal. Sehingga, Bojonegoro belum menjadi daerah penentu untuk mengambil kebijakan ekonomi. Karena itu, tahun ini Pemkab Bojonegoro menargetkan agar bisa dimasukkan menjadi daerah IHK. Di Jawa Timur, hanya sembilan kota/kabupaten menjadi objek IHK.

“Sampai saat ini kita belum menjadi daerah yang disurvei untuk IHK. Jadi berbagai potensi buruk tetap ada,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmat Junaidi senin (2/7). Belum menjadi daerah IHK , menurut dia, berbagai kemungkinan buruk ekonomi tetap ada. Tentu, analisis kebijakan ekonomi rentan tidak tepat untuk Bojonegoro. Kebijakan ekonomi diterapkan di daerah lain, belum tentu sama dengan Bojonegoro. “Kami berupaya tahun ini dimulai dan tahun depan bisa masuk daerah IHK.

Baca Juga :  Pria Perusak Masjid Dipastikan Idap Gangguan Jiwa

Sehingga kebijakan ekonomi bisa sesuai,” ujar Rahmat, sapaannya. Sejauh ini, kota/kabupaten yang disurvei dan dianalisis kegiatan ekonomi antara lain Surabaya, Madiun, Malang (kota dan kabupaten), Kediri (kota dan kabupaten), Gresik, Jember, dan Banyuwangi. Bojonegoro tidak termasuk karena dianggap belum perlu mendapat analisis khusus terkait kegiatan ekonominya.

“Tapi perkembangan ekonomi kita pesat. Harusnya sudah dimasukkan. Dan tahun ini kami berupaya agar bisa ditetapkan,” ucapnya. Direktur Bojonegoro Institut (BI) AW. Syaiful Huda mengatakan, pemkab harus melakukan kajian mendalam terkait survei IHK sebab berdampak pada pengentasan kemiskinan. Adanya survei IHK agar mendapat gambaran riil harga kebutuhan sehari-hari masyarakat di Bojonegoro.

“Sehingga perkembangan kebutuhan harga pokok bisa diketahui secara riil,” jelasnya. Huda menjelaskan, sampai saat ini tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi. Berada di atas rata-rata kemiskinan provinsi dan nasional. Penyebabnya, faktor daya beli masyarakat sangat rendah. Nah, adanya survei IHK, tentu bisa mengetahui gambaran pasti harga di pasaran. Dampaknya, kebijakan pun bisa sesuai dengan harga di lapangan. “Sebab, kajian dan survei tersebut bisa menjadi bahan menentukan strategi kebijakan,” ujarnya. 

Baca Juga :  Karyawan Rumah Sakit Tewas Ditabrak Pikap

BOJONEGORO – Sejauh ini, Kabupaten Bojonegoro belum termasuk daerah menjadi objek survei indeks harga konsumen (IHK). Sehingga, antisipasi terhadap inflasi kurang maksimal. Sehingga, Bojonegoro belum menjadi daerah penentu untuk mengambil kebijakan ekonomi. Karena itu, tahun ini Pemkab Bojonegoro menargetkan agar bisa dimasukkan menjadi daerah IHK. Di Jawa Timur, hanya sembilan kota/kabupaten menjadi objek IHK.

“Sampai saat ini kita belum menjadi daerah yang disurvei untuk IHK. Jadi berbagai potensi buruk tetap ada,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmat Junaidi senin (2/7). Belum menjadi daerah IHK , menurut dia, berbagai kemungkinan buruk ekonomi tetap ada. Tentu, analisis kebijakan ekonomi rentan tidak tepat untuk Bojonegoro. Kebijakan ekonomi diterapkan di daerah lain, belum tentu sama dengan Bojonegoro. “Kami berupaya tahun ini dimulai dan tahun depan bisa masuk daerah IHK.

Baca Juga :  Dihadiri Ribuan Truk dari Berbagai Daerah se-Indonesia¬†

Sehingga kebijakan ekonomi bisa sesuai,” ujar Rahmat, sapaannya. Sejauh ini, kota/kabupaten yang disurvei dan dianalisis kegiatan ekonomi antara lain Surabaya, Madiun, Malang (kota dan kabupaten), Kediri (kota dan kabupaten), Gresik, Jember, dan Banyuwangi. Bojonegoro tidak termasuk karena dianggap belum perlu mendapat analisis khusus terkait kegiatan ekonominya.

“Tapi perkembangan ekonomi kita pesat. Harusnya sudah dimasukkan. Dan tahun ini kami berupaya agar bisa ditetapkan,” ucapnya. Direktur Bojonegoro Institut (BI) AW. Syaiful Huda mengatakan, pemkab harus melakukan kajian mendalam terkait survei IHK sebab berdampak pada pengentasan kemiskinan. Adanya survei IHK agar mendapat gambaran riil harga kebutuhan sehari-hari masyarakat di Bojonegoro.

“Sehingga perkembangan kebutuhan harga pokok bisa diketahui secara riil,” jelasnya. Huda menjelaskan, sampai saat ini tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi. Berada di atas rata-rata kemiskinan provinsi dan nasional. Penyebabnya, faktor daya beli masyarakat sangat rendah. Nah, adanya survei IHK, tentu bisa mengetahui gambaran pasti harga di pasaran. Dampaknya, kebijakan pun bisa sesuai dengan harga di lapangan. “Sebab, kajian dan survei tersebut bisa menjadi bahan menentukan strategi kebijakan,” ujarnya. 

Baca Juga :  Proses Anjab, TPP PNS Belum Cair

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/