alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Tiga RSUD Hasilkan Rp 202 Miliar, tapi Tak Masuk PAD

Radar Bojonegoro – Pendapatan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, tiga RSUD berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) itu bisa membukukan pendapatan cukup besar. Tiga RSUD tersebut yakni RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, dan RSUD Padangan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro mencatat pada 2020 tiga RSUD berstatus BLUD menghasilkan pendapatan Rp 202 miliar. Sayangnya, pendapatan itu tidak masuk dalam PAD. Namun, digunakan sendiri peningkatan layanan.

Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, pendapatan BLUD tahun lalu memang cukup besar. Namun, pendapatan BLUD itu tidak masuk sebagai PAD. Sebab, BLUD memang tidak ditarget PAD. Pendapatan itu kembali ke manajemen BLUD untuk peningkatan layanan. ‘’BLUD itu tujuannya supaya mandiri,’’ katanya kemarin (2/6).

Baca Juga :  Berharap Semua Siswa Ikut Tryout PBT, Ini Kata Kepala Disdik

Dibanding 2019, pendapatan BLUD tahun lalu sedikit mengalami penurunan. Pada 2019 BLUD berhasil membukukan Rp 218 miliar. Turun Rp 8 miliar dibanding pendapatan tahun sebelumnya yang hanya Rp 210 miliar. Menurut Ibnu, ke depan akan ada BLUD tambahan. Yakni. dari puskesmas. Sehingga, puskesmas itu bisa mandiri. ‘’Rencananya ke depan ada BLUD puskesmas,’’ jelasnya.

BLUD dituntut mandiri. Karena itu, tidak dituntut untuk menghasilkan profit. Pemkab tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pelayanan BLUD. Sebab, sudah bisa membiayai sendiri operasionalnya. Direktur RSUD Sumberrejo Ratih Wulandari mengatakan, BLUD memang tidak dituntut menyetorkan profit. Sebab, BLUD bukan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil profit. Melainkan OPD pelayanan. Karena itu, pendapatan BLUD dikelola sendiri. ‘’Namun, tetap laporan ke pemkab,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab dan DPRD Bahas Penyesuaian Anggaran, Sepakati Sanksi Kemenkeu

Ratih menjelaskan, BLUD tidak seperti BUMD yang wajib menyetorkan dividen. Semua hasil usaha BLUD tetap masuk ke manajemen BLUD untuk peningkatan layanan. Meski demikian, pengadaan barang dan jasa di BLUD tetap menggunakan mekanisme sama dengan OPD lain. Yakni, yang nilainya besar dilakukan lelang. Sedangkan nilainya di bawah Rp 200 juta dilakukan pengadaan langsung. ‘’Tetap sesuai aturan berlaku,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Pendapatan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, tiga RSUD berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) itu bisa membukukan pendapatan cukup besar. Tiga RSUD tersebut yakni RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, dan RSUD Padangan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro mencatat pada 2020 tiga RSUD berstatus BLUD menghasilkan pendapatan Rp 202 miliar. Sayangnya, pendapatan itu tidak masuk dalam PAD. Namun, digunakan sendiri peningkatan layanan.

Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, pendapatan BLUD tahun lalu memang cukup besar. Namun, pendapatan BLUD itu tidak masuk sebagai PAD. Sebab, BLUD memang tidak ditarget PAD. Pendapatan itu kembali ke manajemen BLUD untuk peningkatan layanan. ‘’BLUD itu tujuannya supaya mandiri,’’ katanya kemarin (2/6).

Baca Juga :  Jelang Puasa, Cabai Rawit di Bojonegoro Tembus Rp 50 Ribu

Dibanding 2019, pendapatan BLUD tahun lalu sedikit mengalami penurunan. Pada 2019 BLUD berhasil membukukan Rp 218 miliar. Turun Rp 8 miliar dibanding pendapatan tahun sebelumnya yang hanya Rp 210 miliar. Menurut Ibnu, ke depan akan ada BLUD tambahan. Yakni. dari puskesmas. Sehingga, puskesmas itu bisa mandiri. ‘’Rencananya ke depan ada BLUD puskesmas,’’ jelasnya.

BLUD dituntut mandiri. Karena itu, tidak dituntut untuk menghasilkan profit. Pemkab tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pelayanan BLUD. Sebab, sudah bisa membiayai sendiri operasionalnya. Direktur RSUD Sumberrejo Ratih Wulandari mengatakan, BLUD memang tidak dituntut menyetorkan profit. Sebab, BLUD bukan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil profit. Melainkan OPD pelayanan. Karena itu, pendapatan BLUD dikelola sendiri. ‘’Namun, tetap laporan ke pemkab,’’ jelasnya.

Baca Juga :  BPBD Klaim Lamongan Tidak Terimbas Kekeringan

Ratih menjelaskan, BLUD tidak seperti BUMD yang wajib menyetorkan dividen. Semua hasil usaha BLUD tetap masuk ke manajemen BLUD untuk peningkatan layanan. Meski demikian, pengadaan barang dan jasa di BLUD tetap menggunakan mekanisme sama dengan OPD lain. Yakni, yang nilainya besar dilakukan lelang. Sedangkan nilainya di bawah Rp 200 juta dilakukan pengadaan langsung. ‘’Tetap sesuai aturan berlaku,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/