alexametrics
27.8 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Tunjangan Honorer Cair Usai Lebaran

BOJONEGORO – Guru honorer harus banyak bersabar. Bagaimana tidak. Selain tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), nasib pencairan tunjangan kinerja mereka belum jelas. Padahal, Lebaran menyisakan dua minggu lagi. Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai menjelaskan, para honorer ingin pencairan tunjangan itu dilakukan sebelum Lebaran. Sebab, akan digunakan untuk kebutuhan hari raya.

Menurut dia, biasanya awal-awal bulan pencairan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah melakukan verifikasi dan validasi (verval). Namun, hingga kini disdik masih belum melakukan verval. ”Biasanya kami tanda tangan SPj. Ini kok belum sama sekali,” ungka dia.

Hal itu membuat mereka resah. Resah jika tunjangan itu tidak cair sebelum Lebaran. Padahal, banyak honorer yang menantikannya. Maklum, selama ini mereka menerima honor yang tidak terlalu banyak dari sekolah. Sehingga, mereka sangat menantikan turunnya tunjangan itu.

Baca Juga :  Jalan Poros Sekar Terancam Putus

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Bojonegoro Aunur Rofiq menjelaskan, pencairan tunjangan itu dilakukan tiga bulan sekali. Terakhir pencairan Maret lalu. Sehingga, pencairan berikutnya dilakukan akhir Juni mendatang. ”Saat ini memang belum waktunya,” ungkap Rofiq.

Rofiq menjelaskan, saat ini belum mengajukan pencairan ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). Sebab, masih belum waktunya. Namun, pihaknya berjanji akan segera melakukan proses pencairannya.

”Kita kumpulkan data-datanya dulu. Kalau pencairannya akan kita rapatkan dulu, apakah bisa dipercepat atau tidak,” jelasnya.

Menurut Rofiq, sesuai jadwal pencairan akan dilakukan akhir Juni. Artinya setelah Lebaran. Namun, itu nanti tergantung keputusan setelah dilakukan rapat. Honor yang diberikan honorer setiap bulan adalah Rp 750 ribu untuk K2. Sedangkan non-K2 menerima Rp 500 ribu per bulan.

Baca Juga :  Komisi C DPRD Bojonegoro Desak Tuntaskan Raperda PPA

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengakui jika dari tahun ke tahun hanya guru dari PNS yang mendapat THR. Sedangkan, guru honorer tidak dianggarkan. “Begitu pula kabar di pemerintah pusat simpang siur, Menpan RB mengatakan honorer tidak mendapat THR karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur,” katanya.

“Nah persoalannya di daerah baik GTT (guru honorer) secara legal bekerja berdasarkan SK penugasan bupati tetapi hanya mendapatkan istilahnya tunjangan bukan gaji,” ujarnya.

Sally mengaku komisi C pernah mendatangi kantor Menpan RB menanyakan status legal dari non-PNS seperti honorer.

“Dan jawabannya memang pahit bahwa kalau yang diakui oleh Menpan RB ya PNS. Dan, yang non-PNS itu ada PPPK bukan termasuk honorer,” tegasnya.

BOJONEGORO – Guru honorer harus banyak bersabar. Bagaimana tidak. Selain tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), nasib pencairan tunjangan kinerja mereka belum jelas. Padahal, Lebaran menyisakan dua minggu lagi. Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai menjelaskan, para honorer ingin pencairan tunjangan itu dilakukan sebelum Lebaran. Sebab, akan digunakan untuk kebutuhan hari raya.

Menurut dia, biasanya awal-awal bulan pencairan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah melakukan verifikasi dan validasi (verval). Namun, hingga kini disdik masih belum melakukan verval. ”Biasanya kami tanda tangan SPj. Ini kok belum sama sekali,” ungka dia.

Hal itu membuat mereka resah. Resah jika tunjangan itu tidak cair sebelum Lebaran. Padahal, banyak honorer yang menantikannya. Maklum, selama ini mereka menerima honor yang tidak terlalu banyak dari sekolah. Sehingga, mereka sangat menantikan turunnya tunjangan itu.

Baca Juga :  Pasar Krempyeng Dibuka, Pasar Singonoyo Tetap Jualan

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Bojonegoro Aunur Rofiq menjelaskan, pencairan tunjangan itu dilakukan tiga bulan sekali. Terakhir pencairan Maret lalu. Sehingga, pencairan berikutnya dilakukan akhir Juni mendatang. ”Saat ini memang belum waktunya,” ungkap Rofiq.

Rofiq menjelaskan, saat ini belum mengajukan pencairan ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). Sebab, masih belum waktunya. Namun, pihaknya berjanji akan segera melakukan proses pencairannya.

”Kita kumpulkan data-datanya dulu. Kalau pencairannya akan kita rapatkan dulu, apakah bisa dipercepat atau tidak,” jelasnya.

Menurut Rofiq, sesuai jadwal pencairan akan dilakukan akhir Juni. Artinya setelah Lebaran. Namun, itu nanti tergantung keputusan setelah dilakukan rapat. Honor yang diberikan honorer setiap bulan adalah Rp 750 ribu untuk K2. Sedangkan non-K2 menerima Rp 500 ribu per bulan.

Baca Juga :  Antisipasi Inflasi Akhir Tahun 

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengakui jika dari tahun ke tahun hanya guru dari PNS yang mendapat THR. Sedangkan, guru honorer tidak dianggarkan. “Begitu pula kabar di pemerintah pusat simpang siur, Menpan RB mengatakan honorer tidak mendapat THR karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur,” katanya.

“Nah persoalannya di daerah baik GTT (guru honorer) secara legal bekerja berdasarkan SK penugasan bupati tetapi hanya mendapatkan istilahnya tunjangan bukan gaji,” ujarnya.

Sally mengaku komisi C pernah mendatangi kantor Menpan RB menanyakan status legal dari non-PNS seperti honorer.

“Dan jawabannya memang pahit bahwa kalau yang diakui oleh Menpan RB ya PNS. Dan, yang non-PNS itu ada PPPK bukan termasuk honorer,” tegasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/