alexametrics
22.6 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Delapan Bulan 10 Perkara Poligami

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pengadilan Agama (PA) Lamongan mencatat, dalam delapan bulan terakhir ada sepuluh izin poligami yang disidangkan. Delapan permohonan poligami dikabulkan, satu permohonan dicabut, dan satu permohonan masih dalam proses persidangan. Rentang usia suami yang mengajukan poligami 30 hingga 60 tahun.

‘’Mereka berasal dari kalangan menengah ke atas,’’ kata Humas PA Lamongan, Achmad Shofwan kemarin (1/9).

Pria asal Babat ini mengungkapkan, kebanyakan suami melakukan poligami karena faktor biologis. Seperti, istri pertama yang tidak dapat memberi keturunan dan tidak mampu menahan hawa nafsu terhadap perempuan lain. Dalam proses persidangan, biasanya hakim akan memberikan tekanan kepada pihak suami, untuk wajib berlaku adil, termasuk dalam pemberian nafkah kepada istri-istrinya. Namun, permasalahan yang kerap kali muncul di ruang sidang adalah, terkait izin dari istri pertama dan pembagian harta.

Baca Juga :  Busana Lokal Terdongkrak Produk Artis

‘’Istri pertama di berkas persyaratan memang menandatangi izin suaminya untuk berpoligami. Namun saat di persidangan, mengaku sebenarnya tidak memberikan restu. Selain itu harta yang didapat saat masih bersama istri pertama harus dipisahkan, mana milik istri, dan mana milik suami. Biar klir sebelum ada putusan untuk membagi harta dengan istri kedua,’’ jelas Shofwan.

Meskipun biaya mengajukan permohonan izin poligami sama halnya dengan biaya perkara lainnya, ujar dia, namun pihaknya tetap melakukan mediasi terhadap para pihak agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk poligami. Sebab konsekuensinya, biaya hidup akan meningkat dan harus mampu berperilaku adil. ‘’Yang tetap ingin poligami, harus pakai jalur yang semestinya. Jangan poligami liar dengan nikah sirih. Nantinya akan berdampak ke anak,’’ tuturnya.

Dia mengungkapkan, rerata permohonan izin poligami di wilayah Kota Soto banyak yang dikabulkan. ‘’Sebab dilakukan secara resmi dan terpenuhi persyaratannya,’’ terangnya.

Baca Juga :  Kasus Covid Anak Hanya Tercatat 5 Orang

Menurut dia, permohonan poligami dicabut atau tidak dikabulkan, bila pemohon telah melakukan poligami liar, tanpa ada izin atau persetujuan dari pengadilan setempat. Pemohon sudah melakukan nikah sirih dengan istri keduanya atau poligami liar. Bahkan sudah memiliki cucu. ‘’Tapi mereka baru minta dilegalkan, karena faktor anaknya ingin mengurus dokumen tertentu. Yakni harus harus ada buku nikah orang tua,’’ ungkapnya.

Dia melanjutkan, jika ada perkara izin poligami yang dicabut, pihak PA biasanya memberi solusi bagi pemohon atau pelaku poligami liar yang hendak mengurus dokumen-dokumen penting. Yakni harus melalui sidang penetapan asal usul anak. Dalam petikan putusan sidang itu akan menerangkan tidak ada pernikahan legal di antara orang tuanya tersebut. ‘’Sebelum poligami, harus mengajukan permohonan izin di PA. Karena, bila poligaminya illegal, lebih banyak mudaratnya. Karena tidak memiliki kekuatan hukum,’’ terangnya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pengadilan Agama (PA) Lamongan mencatat, dalam delapan bulan terakhir ada sepuluh izin poligami yang disidangkan. Delapan permohonan poligami dikabulkan, satu permohonan dicabut, dan satu permohonan masih dalam proses persidangan. Rentang usia suami yang mengajukan poligami 30 hingga 60 tahun.

‘’Mereka berasal dari kalangan menengah ke atas,’’ kata Humas PA Lamongan, Achmad Shofwan kemarin (1/9).

Pria asal Babat ini mengungkapkan, kebanyakan suami melakukan poligami karena faktor biologis. Seperti, istri pertama yang tidak dapat memberi keturunan dan tidak mampu menahan hawa nafsu terhadap perempuan lain. Dalam proses persidangan, biasanya hakim akan memberikan tekanan kepada pihak suami, untuk wajib berlaku adil, termasuk dalam pemberian nafkah kepada istri-istrinya. Namun, permasalahan yang kerap kali muncul di ruang sidang adalah, terkait izin dari istri pertama dan pembagian harta.

Baca Juga :  Mobil Tertabrak Kereta Api di Perlintasan Tanpa Palang

‘’Istri pertama di berkas persyaratan memang menandatangi izin suaminya untuk berpoligami. Namun saat di persidangan, mengaku sebenarnya tidak memberikan restu. Selain itu harta yang didapat saat masih bersama istri pertama harus dipisahkan, mana milik istri, dan mana milik suami. Biar klir sebelum ada putusan untuk membagi harta dengan istri kedua,’’ jelas Shofwan.

Meskipun biaya mengajukan permohonan izin poligami sama halnya dengan biaya perkara lainnya, ujar dia, namun pihaknya tetap melakukan mediasi terhadap para pihak agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk poligami. Sebab konsekuensinya, biaya hidup akan meningkat dan harus mampu berperilaku adil. ‘’Yang tetap ingin poligami, harus pakai jalur yang semestinya. Jangan poligami liar dengan nikah sirih. Nantinya akan berdampak ke anak,’’ tuturnya.

Dia mengungkapkan, rerata permohonan izin poligami di wilayah Kota Soto banyak yang dikabulkan. ‘’Sebab dilakukan secara resmi dan terpenuhi persyaratannya,’’ terangnya.

Baca Juga :  Kasus Covid Anak Hanya Tercatat 5 Orang

Menurut dia, permohonan poligami dicabut atau tidak dikabulkan, bila pemohon telah melakukan poligami liar, tanpa ada izin atau persetujuan dari pengadilan setempat. Pemohon sudah melakukan nikah sirih dengan istri keduanya atau poligami liar. Bahkan sudah memiliki cucu. ‘’Tapi mereka baru minta dilegalkan, karena faktor anaknya ingin mengurus dokumen tertentu. Yakni harus harus ada buku nikah orang tua,’’ ungkapnya.

Dia melanjutkan, jika ada perkara izin poligami yang dicabut, pihak PA biasanya memberi solusi bagi pemohon atau pelaku poligami liar yang hendak mengurus dokumen-dokumen penting. Yakni harus melalui sidang penetapan asal usul anak. Dalam petikan putusan sidang itu akan menerangkan tidak ada pernikahan legal di antara orang tuanya tersebut. ‘’Sebelum poligami, harus mengajukan permohonan izin di PA. Karena, bila poligaminya illegal, lebih banyak mudaratnya. Karena tidak memiliki kekuatan hukum,’’ terangnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/