alexametrics
29.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Nilai Unas Dihapus, Mutu Pendidikan Harus Terjaga

KOTA –  Jika kebijakan penghapusan nilai ujian nasional (unas) sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) diberlakukan, dinas pendidikan (disdik) dan sekolah harus kerja sama untuk menjaga mutu pendidikan. Kedua pihak harus merumuskan metode atau sistem yang menjamin mutu pendidikannya tidak merosot.

”Dinas pendidikan kabupaten/kota dan cabang dinas pendidikan provinsi harus menjalin kerjasama merumuskan standar mutu pada tingkat satuan pendidikan di wilayahnya sesuai dengan BNSP,’’ ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Sri Minarti menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait rencana tersebut.

Meski kebijakan tersebut belum jelas kapan diberlakukan, kata dia, namun seluruh stakeholder pendidikan harus siap. Dia menyebut, penghapusan nilai unas sebagai prasarat PPDB bisa dilakukan, karena hal tersebut merupakan langkah awal rencana penghapusan unas. Padahal, unas merupakan standarisasi sekolah tingkat nasional.

Karena itu, seluruh komponen harus siap mengantisipasi. ”Sekolah diharapkan sudah siap menjalankan proses pendidikan yang memiliki kualitas sebagaimana standar BNSP agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Lima Bulan Lagi UNBK

Selain itu, lanjutnya, sekolah harus berbenah untuk menghasilkan mutu lulusan yang baik. Juga membangun kerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan fungsi dan pengawasan. Sebab, jika kebijakan tersebut nanti benar-benar dilaksanakan, tidak ada lagi sekolah unggulan atau sekolah favorit. Sekolah harus memprioritaskan siswa dari lingkungannya sendiri untuk diterima sebagai siswa.

Sehingga, sekolah yang saat ini dianggap unggulan dan favorit bisa tidak mendapat siswa-siswa pilihan dan pintar, jika di sekitar lingkungannya tidak ada siswa yang unggul. ”Justru, dengan tidak menggunakan syarat nilai unas, akan menghapus sekolah favorit. Karena itu, sistem zonasi harus ada ketentuan yang jelas. Harus dirumuskan metode dan sistemnya,’’ usulnya.

Sebaliknya, sekolah yang dianggap biasa-biasa saja juga berpotensi menerima siswa pintar dan unggul karena tempat tinggal siswa tersebut dekat dengan sekolah yang bersangkutan. Dengan kondisi ini, aturan atau sistemnya harus diatur sedemikian rupa agar semua berjalan baik.

Baca Juga :  Infrasturktur Picu Ekonomi Tahun Depan Lebih Baik

”Sebagai contoh tidak ada model kebiasaan dalam sistem zonasi PPDB. Semua harus diatur, diawasi dan dilaksanakan dengan baik. Harus ada rumusan bersama soal mutu,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Hanafi menyatakan, apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah, pihaknya siap untuk melaksanakan. Meski sudah ramai menjadi bahasan, namun pendapat Mendikbud Muhadjir Effendy belum menjadi aturan.

Sebab, belum ada surat atau hitam di atas putih yang bisa jadikan pedoman untuk melaksanakan kebijakan itu. ”Kami masih menunggu hitam di atas putih. Asal itu kebijakan pemerintah, kami siap melaksanakan,’’ terangnya.

Selama belum ada hitam di atas putih, rencana tersebut masih bersifat wacana. Hanya, perlu dikaji dan dipersiapkan bagaimana antisipasi dan penerapan di lapangan jika kebijakan itu dilaksanakan. ”Sampai sekarang belum ada hitam di atas putihnya. Jadi, kita tunggu saja apakah akan dilaksanakan atau tidak,’’ katanya.

KOTA –  Jika kebijakan penghapusan nilai ujian nasional (unas) sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) diberlakukan, dinas pendidikan (disdik) dan sekolah harus kerja sama untuk menjaga mutu pendidikan. Kedua pihak harus merumuskan metode atau sistem yang menjamin mutu pendidikannya tidak merosot.

”Dinas pendidikan kabupaten/kota dan cabang dinas pendidikan provinsi harus menjalin kerjasama merumuskan standar mutu pada tingkat satuan pendidikan di wilayahnya sesuai dengan BNSP,’’ ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Sri Minarti menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait rencana tersebut.

Meski kebijakan tersebut belum jelas kapan diberlakukan, kata dia, namun seluruh stakeholder pendidikan harus siap. Dia menyebut, penghapusan nilai unas sebagai prasarat PPDB bisa dilakukan, karena hal tersebut merupakan langkah awal rencana penghapusan unas. Padahal, unas merupakan standarisasi sekolah tingkat nasional.

Karena itu, seluruh komponen harus siap mengantisipasi. ”Sekolah diharapkan sudah siap menjalankan proses pendidikan yang memiliki kualitas sebagaimana standar BNSP agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Kopda Sapto Layani Tukang Batu di Pekerjaan Rehab RTLH Lokasi TMMD 106

Selain itu, lanjutnya, sekolah harus berbenah untuk menghasilkan mutu lulusan yang baik. Juga membangun kerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan fungsi dan pengawasan. Sebab, jika kebijakan tersebut nanti benar-benar dilaksanakan, tidak ada lagi sekolah unggulan atau sekolah favorit. Sekolah harus memprioritaskan siswa dari lingkungannya sendiri untuk diterima sebagai siswa.

Sehingga, sekolah yang saat ini dianggap unggulan dan favorit bisa tidak mendapat siswa-siswa pilihan dan pintar, jika di sekitar lingkungannya tidak ada siswa yang unggul. ”Justru, dengan tidak menggunakan syarat nilai unas, akan menghapus sekolah favorit. Karena itu, sistem zonasi harus ada ketentuan yang jelas. Harus dirumuskan metode dan sistemnya,’’ usulnya.

Sebaliknya, sekolah yang dianggap biasa-biasa saja juga berpotensi menerima siswa pintar dan unggul karena tempat tinggal siswa tersebut dekat dengan sekolah yang bersangkutan. Dengan kondisi ini, aturan atau sistemnya harus diatur sedemikian rupa agar semua berjalan baik.

Baca Juga :  Cegah Kerumunan, CFD Tidak Diizinkan

”Sebagai contoh tidak ada model kebiasaan dalam sistem zonasi PPDB. Semua harus diatur, diawasi dan dilaksanakan dengan baik. Harus ada rumusan bersama soal mutu,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Hanafi menyatakan, apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah, pihaknya siap untuk melaksanakan. Meski sudah ramai menjadi bahasan, namun pendapat Mendikbud Muhadjir Effendy belum menjadi aturan.

Sebab, belum ada surat atau hitam di atas putih yang bisa jadikan pedoman untuk melaksanakan kebijakan itu. ”Kami masih menunggu hitam di atas putih. Asal itu kebijakan pemerintah, kami siap melaksanakan,’’ terangnya.

Selama belum ada hitam di atas putih, rencana tersebut masih bersifat wacana. Hanya, perlu dikaji dan dipersiapkan bagaimana antisipasi dan penerapan di lapangan jika kebijakan itu dilaksanakan. ”Sampai sekarang belum ada hitam di atas putihnya. Jadi, kita tunggu saja apakah akan dilaksanakan atau tidak,’’ katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/