alexametrics
23.3 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Pilkades Tahulu Digugat Perdata

TUBAN – Radar Tuban, Waris Eko Prayitno, pemohon keberatan atas hasil pemilihan kepala desa (pilakdes) di Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak memberikan perlawanan menyusul ditolaknya seluruh keberatan yang diajukan kepada Bupati Tuban Fathul Huda.

Tidak terima dengan keputusan bupati, kini dia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Kuasa hukumnya Slamet Fauzi and Partner. Dalam memori gugatan yang ajukan, calon kepala desa (cakdes) yang meraih 1.489 suara ini menggugat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai cacat hukum, sehingga hasil pilkades tidak sah dan batal demi hukum.

‘’Ya, kita ajukan gugatan perdata ke PN Tuban,’’ katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban kemarin (1/8).

Baca Juga :  2.760 Pemilih Gugur

Disinggung terkait alasannya menggugat ke pengadilan, Waris mengatakan, persoalan DPT yang cacat hukum adalah persoalan perdata. Karena itu, tidak harus menunggu pelantikan selesai, baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ‘’Kita lihat nanti. Bagaimana hasilnya (gugatan ke PN, Red), itu yang nanti akan kita jadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN,’’ ujarnya.

Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono membenarkan adanya gugatan perdata atas hasil pilkades. Adapun isi gugatannya, terang dia, terkait persoalan DPT yang dianggap cacat hukum. ‘’Yang digugat penitia pemilihan kepala desa (pilkades),’’ kata Donovan, sapaan akrabnya.

Disinggung terkait persoalan gugatan pilkades yang masuk di lembaganya, dia menegaskan setiap masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan. ‘’Itu (mengajukan gugatan, Red) adalah hak masyarakat. PN tidak boleh menolak. Jadi, sah-sah saja (sengketa pilkades diajukan ke PN, Red),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Perpanjang Pendaftaran Cakades

Nah, diterima atau tidak gugatan tersebut, lanjut dia, majelis hakim yang akan memutuskan. ‘’Sidangnya mulai digelar 8 Agustus,’’ ujar hakim kelahiran Jakarta itu.

Sekadar diketahui, empat desa  mengajukan keberatan atas hasil pilkades, yakni Desa Mlangi, Kecamatan Widang; Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan; Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang; dan Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak. Dari empat keberatan yang masuk, semuanya ditolak bupati dan tak satu pun yang dikabulkan.

TUBAN – Radar Tuban, Waris Eko Prayitno, pemohon keberatan atas hasil pemilihan kepala desa (pilakdes) di Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak memberikan perlawanan menyusul ditolaknya seluruh keberatan yang diajukan kepada Bupati Tuban Fathul Huda.

Tidak terima dengan keputusan bupati, kini dia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Kuasa hukumnya Slamet Fauzi and Partner. Dalam memori gugatan yang ajukan, calon kepala desa (cakdes) yang meraih 1.489 suara ini menggugat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai cacat hukum, sehingga hasil pilkades tidak sah dan batal demi hukum.

‘’Ya, kita ajukan gugatan perdata ke PN Tuban,’’ katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban kemarin (1/8).

Baca Juga :  SMKN 1 Bojonegoro Gandeng Dunia Usaha dan Industri

Disinggung terkait alasannya menggugat ke pengadilan, Waris mengatakan, persoalan DPT yang cacat hukum adalah persoalan perdata. Karena itu, tidak harus menunggu pelantikan selesai, baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ‘’Kita lihat nanti. Bagaimana hasilnya (gugatan ke PN, Red), itu yang nanti akan kita jadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN,’’ ujarnya.

Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono membenarkan adanya gugatan perdata atas hasil pilkades. Adapun isi gugatannya, terang dia, terkait persoalan DPT yang dianggap cacat hukum. ‘’Yang digugat penitia pemilihan kepala desa (pilkades),’’ kata Donovan, sapaan akrabnya.

Disinggung terkait persoalan gugatan pilkades yang masuk di lembaganya, dia menegaskan setiap masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan. ‘’Itu (mengajukan gugatan, Red) adalah hak masyarakat. PN tidak boleh menolak. Jadi, sah-sah saja (sengketa pilkades diajukan ke PN, Red),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Apotek Menyebar, Konsumsi Obat Meningkat

Nah, diterima atau tidak gugatan tersebut, lanjut dia, majelis hakim yang akan memutuskan. ‘’Sidangnya mulai digelar 8 Agustus,’’ ujar hakim kelahiran Jakarta itu.

Sekadar diketahui, empat desa  mengajukan keberatan atas hasil pilkades, yakni Desa Mlangi, Kecamatan Widang; Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan; Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang; dan Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak. Dari empat keberatan yang masuk, semuanya ditolak bupati dan tak satu pun yang dikabulkan.

Artikel Terkait

Most Read

Bidik Kalangan Muda, Tarik Komunitas

Uji Lab Air Sumur ­Tiban Belum Turun

Didominasi Wajah Lama

Artikel Terbaru


/