alexametrics
29.4 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Pemutihan Tunggakan PBB Rp 6 Miliar Kewenangan Pusat

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penyelidikan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2002-2012 (bukan 2006-2012) senilai Rp 6 miliar butuh peran aktif aparatur pemerintah desa (pemdes). Namun, kendalanya banyak perangkat desa maupun kepala desa (kades) sudah ganti.

Semestinya, pemdes mengetahui objek pajak yang masih menunggak dan sudah membayar. ’’Tapi saat ini banyak perangkat desa dan kepala desa sudah ganti. Bahkan sudah meninggal,’’ kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Bojonegoro Herry Sudjarwo kemarin (1/8).

Adanya tunggakan hingga Rp 6 miliar itu karena penyetoran dari desa ke kas daerah (kasda) waktu itu dilakukan gelondongan. Sehingga sulit diketahui objek pajak yang masih menunggak dan sudah membayar. Juga, kewenangan PBB sebelumnya ditangani Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro. 

Menurut Herry, penyerahan kewenangan PBB dari KPP Pratama kepada pemkab setempat terhitung 1 Januari 2013. Sehingga, sampai 31 tahun 2012 masih ditangani KPP Pratama. Namun, tunggakan PBB senilai Rp 6 miliar bisa dilakukan pemutihan. Tetapi, penghapusan tunggakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Nilai Proyek Turun Miliaran

Mekanismenya, kata Herry, sapaannya, Pemkab Bojonegoro mengajukan ke pemerintah pusat. Namun syaratnya minimal 10 tahun, ketika tunggakan itu tak bisa diselesaikan. ’’Bisa dilakukan pemutihan, tapi itu kewenangan pusat,’’ ungkap Herry.

Menurut dia, sejak ditangani dispenda, pembayaran PBB berbeda. Setiap penyetoran mulai 2013 harus mencantumkan nomor objek pajak (NOP). Sehingga, jika ada penyelewengan PBB mudah dideteksi. Termasuk adanya tunggakan pajak di Kecamatan Kapas, diduga dikemplang PNS kecamatan tersebut.

Karena, pembayaran dari warga tidak disetorkan ke kasda, sebaliknya digunakan kepentingan pribadi. ’’Langkah dispenda mulai Juni melakukan verifikasi di lima kecamatan. Di antaranya Kota, Dander, Kapas, Kalitidu, dan Gayam,’’ lanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPP Pratama Bojonegoro Amir Makhmut mengatakan, tunggakan pajak itu memang sulit dideteksi. Namun, jika ditelisik sebenarnya bisa diketahui. Sebab, dokumen pembayaran PBB dari KPP sudah diserahkan ke pemkab setempat.

Baca Juga :  Terbiasa Melihat Mesin Besar

Sehingga, bisa dideteksi desa masih memiliki tunggakan, sejak 2002-2012. Karena, pemerintah desa yang memiliki datanya. ’’Untuk pemutihan bisa, tapi jika tunggakan itu sudah tak terbayar hingga 10 tahun, itu pun kewenangan pusat,’’ ujarnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro membidik tunggakan PBB Rp 6 miliar ini. Tentu, setelah kejari menahan Soeyono Hadi, salah satu PNS di Kecamatan Kapas yang diduga melakukan penyelewengan PBB. 

’’Kita lihat fakta persidangannya dulu, baru bisa dilakukan pengembangan,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Syaiful Anam.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penyelidikan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2002-2012 (bukan 2006-2012) senilai Rp 6 miliar butuh peran aktif aparatur pemerintah desa (pemdes). Namun, kendalanya banyak perangkat desa maupun kepala desa (kades) sudah ganti.

Semestinya, pemdes mengetahui objek pajak yang masih menunggak dan sudah membayar. ’’Tapi saat ini banyak perangkat desa dan kepala desa sudah ganti. Bahkan sudah meninggal,’’ kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Bojonegoro Herry Sudjarwo kemarin (1/8).

Adanya tunggakan hingga Rp 6 miliar itu karena penyetoran dari desa ke kas daerah (kasda) waktu itu dilakukan gelondongan. Sehingga sulit diketahui objek pajak yang masih menunggak dan sudah membayar. Juga, kewenangan PBB sebelumnya ditangani Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro. 

Menurut Herry, penyerahan kewenangan PBB dari KPP Pratama kepada pemkab setempat terhitung 1 Januari 2013. Sehingga, sampai 31 tahun 2012 masih ditangani KPP Pratama. Namun, tunggakan PBB senilai Rp 6 miliar bisa dilakukan pemutihan. Tetapi, penghapusan tunggakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Siswa Dilarang Konvoi dan Coret-Coret

Mekanismenya, kata Herry, sapaannya, Pemkab Bojonegoro mengajukan ke pemerintah pusat. Namun syaratnya minimal 10 tahun, ketika tunggakan itu tak bisa diselesaikan. ’’Bisa dilakukan pemutihan, tapi itu kewenangan pusat,’’ ungkap Herry.

Menurut dia, sejak ditangani dispenda, pembayaran PBB berbeda. Setiap penyetoran mulai 2013 harus mencantumkan nomor objek pajak (NOP). Sehingga, jika ada penyelewengan PBB mudah dideteksi. Termasuk adanya tunggakan pajak di Kecamatan Kapas, diduga dikemplang PNS kecamatan tersebut.

Karena, pembayaran dari warga tidak disetorkan ke kasda, sebaliknya digunakan kepentingan pribadi. ’’Langkah dispenda mulai Juni melakukan verifikasi di lima kecamatan. Di antaranya Kota, Dander, Kapas, Kalitidu, dan Gayam,’’ lanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPP Pratama Bojonegoro Amir Makhmut mengatakan, tunggakan pajak itu memang sulit dideteksi. Namun, jika ditelisik sebenarnya bisa diketahui. Sebab, dokumen pembayaran PBB dari KPP sudah diserahkan ke pemkab setempat.

Baca Juga :  Nilai Proyek Turun Miliaran

Sehingga, bisa dideteksi desa masih memiliki tunggakan, sejak 2002-2012. Karena, pemerintah desa yang memiliki datanya. ’’Untuk pemutihan bisa, tapi jika tunggakan itu sudah tak terbayar hingga 10 tahun, itu pun kewenangan pusat,’’ ujarnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro membidik tunggakan PBB Rp 6 miliar ini. Tentu, setelah kejari menahan Soeyono Hadi, salah satu PNS di Kecamatan Kapas yang diduga melakukan penyelewengan PBB. 

’’Kita lihat fakta persidangannya dulu, baru bisa dilakukan pengembangan,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Syaiful Anam.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/