alexametrics
26.6 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Pemkab Diminta Evaluasi OPD

BOJONEGORO – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2018 sebesar Rp 2,1 triliun belum bisa digunakan. Silpa itu nantinya baru bisa digunakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) perubahan. Jika digabungkan dengan APBD tahun ini Rp 4,8 triliun, secara keseluruhan anggaran sangat besar. Yakni Rp 6,9 triliun.

Namun dari APBD induk Rp 4,8 triliun itu, baru terserap Rp 967 miliar. Jika dirata-rata baru 20,12 persen APBD yang terserap. Leletnya penyerapan ini dikhawatirkan anggaran akan menumpuk di akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi mengatakan, kekhawatiran penyerapan di akhir tahun itu akan membuat serapan tidak maksimal.

Ibnu mengatakan, besar anggaran itu diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) segera memaksimalkan serapan anggaran. Sebab, hingga kini serapan masih sangat minim. Dari APBD induk sebesar Rp 4,8 triliun, baru Rp 967 miliar yang terserap. Jika dirata-rata baru 20,12 persen APBD yang terserap.

Baca Juga :  Hari Raya Idul Fitri Potensi Bareng

Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto meminta pemkab untuk mengevaluasi kinerja OPD. Sehingga, bisa diketahui apa saja hambatan penyerapan anggaran itu. Sebab, jika tidak terserap pada APBD induk, dikhawatirkan akan menumpuk di APBD perubahan.

“Bahkan, bisa silpa lagi di tahun depan,” katanya usai sidang paripurna Penetapan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 kemarin (1/7).

Menurut Sigit, jika tahun ini ada silpa lagi, diperkirakan jumlahnya akan jauh lebih besar. Bahkan, bisa dua kali lipat silpa tahun ini. “Jangan sampai silpa-nya lebih besar,” tegasnya.

Pada 2017, APBD juga mengalami silpa. Namun jumlahnya sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan silpa 2018 jumlahnya lebih besar Rp 2,1 triliun.

Baca Juga :  Jalan Tol Pantura Jadi Prioritas Pemerintah

Sementara itu, terkait proses silpa 2018, Ibnu Soeyuthi menjelaskan, audit dana silpa sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak awal tahun. Namun audit tersebut berlangsung cukup lama. “BPK sudah menyatakan silpa bisa digunakan,” ujar dia.

“Audit oleh BPK sudah selesai. Tinggal pembahasan perda (peraturan daerah),” lanjut Ibnu Soeyuthi kemarin (1/7).

Namun, silpa itu tidak bisa digunakan pada APBD induk. Itu karena belum dimasukkan dalam plafon APBD induk. Sehingga, dana itu baru akan digunakan pada APBD perubahan. “Pada pembahasan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) nanti kita masukkan silpa itu,” jelasnya.

BOJONEGORO – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2018 sebesar Rp 2,1 triliun belum bisa digunakan. Silpa itu nantinya baru bisa digunakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) perubahan. Jika digabungkan dengan APBD tahun ini Rp 4,8 triliun, secara keseluruhan anggaran sangat besar. Yakni Rp 6,9 triliun.

Namun dari APBD induk Rp 4,8 triliun itu, baru terserap Rp 967 miliar. Jika dirata-rata baru 20,12 persen APBD yang terserap. Leletnya penyerapan ini dikhawatirkan anggaran akan menumpuk di akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi mengatakan, kekhawatiran penyerapan di akhir tahun itu akan membuat serapan tidak maksimal.

Ibnu mengatakan, besar anggaran itu diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) segera memaksimalkan serapan anggaran. Sebab, hingga kini serapan masih sangat minim. Dari APBD induk sebesar Rp 4,8 triliun, baru Rp 967 miliar yang terserap. Jika dirata-rata baru 20,12 persen APBD yang terserap.

Baca Juga :  Pelaku Usaha Minim Daftarkan Merek

Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto meminta pemkab untuk mengevaluasi kinerja OPD. Sehingga, bisa diketahui apa saja hambatan penyerapan anggaran itu. Sebab, jika tidak terserap pada APBD induk, dikhawatirkan akan menumpuk di APBD perubahan.

“Bahkan, bisa silpa lagi di tahun depan,” katanya usai sidang paripurna Penetapan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 kemarin (1/7).

Menurut Sigit, jika tahun ini ada silpa lagi, diperkirakan jumlahnya akan jauh lebih besar. Bahkan, bisa dua kali lipat silpa tahun ini. “Jangan sampai silpa-nya lebih besar,” tegasnya.

Pada 2017, APBD juga mengalami silpa. Namun jumlahnya sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan silpa 2018 jumlahnya lebih besar Rp 2,1 triliun.

Baca Juga :  Proyek Trotoar Hindari Dampak Bisnis

Sementara itu, terkait proses silpa 2018, Ibnu Soeyuthi menjelaskan, audit dana silpa sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak awal tahun. Namun audit tersebut berlangsung cukup lama. “BPK sudah menyatakan silpa bisa digunakan,” ujar dia.

“Audit oleh BPK sudah selesai. Tinggal pembahasan perda (peraturan daerah),” lanjut Ibnu Soeyuthi kemarin (1/7).

Namun, silpa itu tidak bisa digunakan pada APBD induk. Itu karena belum dimasukkan dalam plafon APBD induk. Sehingga, dana itu baru akan digunakan pada APBD perubahan. “Pada pembahasan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) nanti kita masukkan silpa itu,” jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/