alexametrics
23.1 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

Belum Keluarkan Izin Amdal SPBU

BOJONEGORO – Rencana pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, sempat ditolak warga terkait lingkungan. Alasannya, pengurukan lokasi yang berada di pinggir sungai itu, dikhawatirkan berdampak pada aliran air yang menggenang ke arah pemukiman warga saat terjadi hujan. 

Sebab, kawasan itu belum ada tembok penahan tebing (TPT). Kekhawatiran terjadi genangan karena pengurukan ditakutkan air tidak bisa meresap. Berbagai pertemuan pun mulai disusun untuk mencarikan solusi. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum menerbitkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Sekretaris Kecamatan Balen Hendri Eko ditemui kamis (1/2) menjelaskan, rencana pendirian SPBU bergulir sekitar dua bulan lalu. Secara kepemilikan, tanah sudah tidak menjadi masalah. Kekhawatiran warga muncul karena pengurukan lahan seluas 2.000 meter persegi. 

Baca Juga :  BBM Naik, Belum Berimbas Permintaan

Saat pengurukan lahan itu, ditakutkan air tidak bisa meresap dan justru menggenang di pemukiman warga. Sebab, saat debit air sungai tinggi, tentu terjadi genangan. “Ada sebanyak 26 KK (kepala keluarga) menyatakan kekhawatiran akan genangan air, jika sampai didirikan SPBU di tempat itu,” katanya. 

Meski begitu, dia menyadari keberadaan SPBU ada potensi pergerakan ekonomi. Kini, pihak kecamatan menunggu keseriusan dari developer (pengembang). Mengingat, pihak developer juga belum memberi sosialisasi apapun kepada masyarakat setempat. 

Irvan Zainuri, konsultan lingkungan pembangunan SPBU Kedungbondo menjelaskan, sebenarnya semua standar pemilihan lokasi dan proses pembangunan dalam lisensi Pertamina. Secara teknis, seharusnya tidak ada yang dikhawatirkan. 

Sebab, pembangunan di lokasi tersebut sudah melalui berbagai studi cukup lama. Status kepemilikan tanah tidak menjadi masalah. Bahkan, adanya SPBU, kata dia, dampak positif perputaran ekonomi keterserapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Hanya, dia mengaku belum memberikan sosialisasi apapun kepada masyarakat sekitar. “Memang kita belum melakukan sosialisasi, tapi dalam waktu dekat segera melakukannya,” ucapnya.

Baca Juga :  Bongkar Pasang Enam Dewan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurul Azizah mengatakan, saat ini sedang mengurai permasalahan dampak rencana didirikannya SPBU. DLH sudah memanggil berbagai pihak, berkaitan rencana pembangunannya. Termasuk mengundang 26 warga yang keberatan jika didirikan SPBU. 

Menurut dia, masalah terjadi karena pihak pembangun SPBU belum melakukan sosialisasi ke warga setempat. Karena ini masalah lingkungan, kata Nurul, seharusnya sosialisasi segera mulai dilakukan. Atas dasar itu, pihaknya belum mengeluarkan izin amdal ataupun Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebelum pihak developer memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

BOJONEGORO – Rencana pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, sempat ditolak warga terkait lingkungan. Alasannya, pengurukan lokasi yang berada di pinggir sungai itu, dikhawatirkan berdampak pada aliran air yang menggenang ke arah pemukiman warga saat terjadi hujan. 

Sebab, kawasan itu belum ada tembok penahan tebing (TPT). Kekhawatiran terjadi genangan karena pengurukan ditakutkan air tidak bisa meresap. Berbagai pertemuan pun mulai disusun untuk mencarikan solusi. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum menerbitkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Sekretaris Kecamatan Balen Hendri Eko ditemui kamis (1/2) menjelaskan, rencana pendirian SPBU bergulir sekitar dua bulan lalu. Secara kepemilikan, tanah sudah tidak menjadi masalah. Kekhawatiran warga muncul karena pengurukan lahan seluas 2.000 meter persegi. 

Baca Juga :  SPBU Kota Tetap Buka 24 Jam

Saat pengurukan lahan itu, ditakutkan air tidak bisa meresap dan justru menggenang di pemukiman warga. Sebab, saat debit air sungai tinggi, tentu terjadi genangan. “Ada sebanyak 26 KK (kepala keluarga) menyatakan kekhawatiran akan genangan air, jika sampai didirikan SPBU di tempat itu,” katanya. 

Meski begitu, dia menyadari keberadaan SPBU ada potensi pergerakan ekonomi. Kini, pihak kecamatan menunggu keseriusan dari developer (pengembang). Mengingat, pihak developer juga belum memberi sosialisasi apapun kepada masyarakat setempat. 

Irvan Zainuri, konsultan lingkungan pembangunan SPBU Kedungbondo menjelaskan, sebenarnya semua standar pemilihan lokasi dan proses pembangunan dalam lisensi Pertamina. Secara teknis, seharusnya tidak ada yang dikhawatirkan. 

Sebab, pembangunan di lokasi tersebut sudah melalui berbagai studi cukup lama. Status kepemilikan tanah tidak menjadi masalah. Bahkan, adanya SPBU, kata dia, dampak positif perputaran ekonomi keterserapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Hanya, dia mengaku belum memberikan sosialisasi apapun kepada masyarakat sekitar. “Memang kita belum melakukan sosialisasi, tapi dalam waktu dekat segera melakukannya,” ucapnya.

Baca Juga :  Desain Pujasera Alun-Alun Belum Dipastikan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurul Azizah mengatakan, saat ini sedang mengurai permasalahan dampak rencana didirikannya SPBU. DLH sudah memanggil berbagai pihak, berkaitan rencana pembangunannya. Termasuk mengundang 26 warga yang keberatan jika didirikan SPBU. 

Menurut dia, masalah terjadi karena pihak pembangun SPBU belum melakukan sosialisasi ke warga setempat. Karena ini masalah lingkungan, kata Nurul, seharusnya sosialisasi segera mulai dilakukan. Atas dasar itu, pihaknya belum mengeluarkan izin amdal ataupun Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebelum pihak developer memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Artikel Terkait

Most Read

Hanya Raih Juara Tiga

Sosialisasi MPR-RI

Tiga Lahan Pemkab Dihibahkan

Artikel Terbaru


/