alexametrics
29.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Pendapatan Pajak Parkir Tak Tercapai

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penerimaan pajak parkir selama 2019 tak tercapai. Namun, Pemkab Bojonegoro justru menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir tahun ini. 

“Rencananya pajak parkir akan kita maksimalkan,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Dilli Tri Wibowo. 

Pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir. Retribusi parkir dikenakan oleh parkir umum di pinggir jalan. Retribusi parkir menjadi tanggung jawab dinas perhubungan (dishub). Sedangkan, pajak parkir dikenakan pada sejumlah tempat parkir. Seperti swalayan, rumah sakit, atau toko dan lainnya. 

Dili melanjutkan, salah satu upaya dilakukan pemkab adalah dengan mewajibkan pemilik usaha untuk menyediakan tempat parkir. Saat ini, banyak rumah makan atau toko yang pengunjungnya ramai. Namun, tidak memiliki lokasi parkir. Akibatnya, parkirnya menggunakan bahu jalan. 

Baca Juga :  Target Pendapatan Parkir Diturunkan Rp 1 M

“Ini yang terus kami dorong. Nanti akan diajukan peraturan untuk itu,” ujarnya.

Tahun lalu target pajak parkir adalah Rp 477 juta. Namun, dari jumlah itu yang terealiasi hanya kisaran Rp 248 juta atau 52 persen. “Tahun depan akan kita maksimalkan,” jelas pria pernah bertugas di satpol PP ini. 

Menurut Dili, potensi pajak parkir masih cukup tinggi. Itu melihat dengan semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat Bojonegoro. Tempat perbelanjaan semakin ramai. Juga restoran-restoran juga ramai akhir-akhir ini. 

Saat ini, lanjut Dilli, potensi pajak parkir yang terbesar masih di wilayah kota. Sebab, perekonomian masih terpusat di wilayah kota. Namun, dia yakin pusat perekonomian akan merata di sejumlah kecamatan. 

Baca Juga :  Penampilan Duo Papua Tak Meyakinkan

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri berharap PAD dari sektor pajak bisa lebih maksimal. Baik itu pajak parkir, restoran, PBB atau pajak lainnya. Sehingga, komposisi APBD tidak hanya bertumpu ada dana bagi hasil (DBH) migas. “Selama ini masih bertumpu DBH. Jika PAD bisa lebih besar akan lebih baik,” jelasnya.

Selain dari pajak, Lasuri berharap PAD dari sektor BUMD juga harus mencapai target. Sehingga, BUMD bisa dirasakan manfaat keberadaannya. Sebab, ada BUMD yang hingga kini belum bisa setor PAD. (zim/rij) 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penerimaan pajak parkir selama 2019 tak tercapai. Namun, Pemkab Bojonegoro justru menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir tahun ini. 

“Rencananya pajak parkir akan kita maksimalkan,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Dilli Tri Wibowo. 

Pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir. Retribusi parkir dikenakan oleh parkir umum di pinggir jalan. Retribusi parkir menjadi tanggung jawab dinas perhubungan (dishub). Sedangkan, pajak parkir dikenakan pada sejumlah tempat parkir. Seperti swalayan, rumah sakit, atau toko dan lainnya. 

Dili melanjutkan, salah satu upaya dilakukan pemkab adalah dengan mewajibkan pemilik usaha untuk menyediakan tempat parkir. Saat ini, banyak rumah makan atau toko yang pengunjungnya ramai. Namun, tidak memiliki lokasi parkir. Akibatnya, parkirnya menggunakan bahu jalan. 

Baca Juga :  Makarel Mengandung Cacing Masih Beredar

“Ini yang terus kami dorong. Nanti akan diajukan peraturan untuk itu,” ujarnya.

Tahun lalu target pajak parkir adalah Rp 477 juta. Namun, dari jumlah itu yang terealiasi hanya kisaran Rp 248 juta atau 52 persen. “Tahun depan akan kita maksimalkan,” jelas pria pernah bertugas di satpol PP ini. 

Menurut Dili, potensi pajak parkir masih cukup tinggi. Itu melihat dengan semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat Bojonegoro. Tempat perbelanjaan semakin ramai. Juga restoran-restoran juga ramai akhir-akhir ini. 

Saat ini, lanjut Dilli, potensi pajak parkir yang terbesar masih di wilayah kota. Sebab, perekonomian masih terpusat di wilayah kota. Namun, dia yakin pusat perekonomian akan merata di sejumlah kecamatan. 

Baca Juga :  Rehab Alun-Alun, Perluas Fasilitas Umum untuk Para Difabel

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri berharap PAD dari sektor pajak bisa lebih maksimal. Baik itu pajak parkir, restoran, PBB atau pajak lainnya. Sehingga, komposisi APBD tidak hanya bertumpu ada dana bagi hasil (DBH) migas. “Selama ini masih bertumpu DBH. Jika PAD bisa lebih besar akan lebih baik,” jelasnya.

Selain dari pajak, Lasuri berharap PAD dari sektor BUMD juga harus mencapai target. Sehingga, BUMD bisa dirasakan manfaat keberadaannya. Sebab, ada BUMD yang hingga kini belum bisa setor PAD. (zim/rij) 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/