alexametrics
30.6 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Jaminan Kesehatan Dikeluhkan

TUBAN – Jaminan kesehatan banyak dikeluhkan masyarakat Tuban. Pemicunya, masyarakat miskin belum mendapatkan layanan kesehatan karena tidak menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tak mengantongi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Aspirasi itulah yang diserap Hj. Tri Astuti, SH, anggota DPRD Tuban dari daerah pemilihan II (Palang, Plumpang, dan  Widang) ketika menemui masyarakat dalam kegiatan reses. 

Astuti menerangkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan nasional melalui kepesertaan BPJS mandiri. Fakta di lapangan menyebutkan, masyarakat baru mengurus BPJS Kesehatan ketika tengah sakit.

Mereka pun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena kartu BPJS Kesehatan baru aktif sepekan setelah pendaftaran. Padahal, sakit menimpa tanpa terduga dan tidak mungkin bisa ditunda. ‘’Untuk itu sosialisasi tentang kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting.

Ada beberapa kasus yang sempat kita fasilitasi dengan teman dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Di antaranya leukimia, kelainan jantung, bocor jantung dari lahir, epilepsi, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat bantuan layanan kesehatan dari pemkab setempat,”  ungkapnya. 

Baca Juga :  Canangkan Desa/Kelurahan Cantik

Astuti juga mengatakan, dari sejumlah kasus di atas, ada keluarga yang memiliki KIS tetapi pasien belum memiliki jaminan kesehatan. Juga, ada yang tidak memiliki jaminan apa pun, tetapi harus perawatan rutin untuk pengobatan. ”Dalam kasus ini, kami bantu untuk mengurus kartu jaminan kesehatannya baik BPJS maupun Kisda,’’ tambah dia. 

Sejumlah problem lain juga disampaikan masyarakat ketika  berdialog dengan SRMI. Di antaranya masyarakat kurang mampu butuh rumah singgah sebagai tempat tinggal sementara, baik di RSUD dr R Koesma maupun RS dr Soetomo Surabaya.

Berikutnya, ketersediaan ambulans untuk mengantar pasien yang dirujuk maupun pemulangan. Petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang membantu program PKH sering sulit dihubungi. Serta beberapa persoalan tentang BPJS Kesehatan.

‘’Untuk itu, kami berharap BPJS melakukan peningkatan dan perbaikan layanan serta memperbaiki sistem dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat terlayani,’’ kata dia berharap.  

Baca Juga :  Rail Clinic Hadir Berikan Kesehatan Gratis

Wakil ketua Komisi C DPRD Tuban ini lebih lanjut mengatakan, selama ini Pemkab Tuban telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu ber- KTP Tuban. Selain itu, juga masih memberikan pelayanan kesehatan gratis dengan Kisda. 

Selain persoalan kesehatan, kelangkaan pupuk bersubsidi dan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk menjadi bahan diskusi. Pengurangan kuota dan masuknya pupuk di luar kecamatan membuat persaingan harga yang tidak terjangkau petani.

‘’Pemerataan guru PNS pada dinas pendidikan dan penyelesaian masalah kekurangan guru dan murid diharapkan mendapat perhatian pemerintah,” ujar dia. Begitu juga bantuan rehab rumah  warga terdampak aliran Bengawan Solo. 

Bahkan, ada rumah yang jaraknya hanya dua meter (m) dengan bibir Bengawan Solo di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang. Keluhan lain, lambatnya pengurusan KTP di  kecamatan.

TUBAN – Jaminan kesehatan banyak dikeluhkan masyarakat Tuban. Pemicunya, masyarakat miskin belum mendapatkan layanan kesehatan karena tidak menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tak mengantongi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Aspirasi itulah yang diserap Hj. Tri Astuti, SH, anggota DPRD Tuban dari daerah pemilihan II (Palang, Plumpang, dan  Widang) ketika menemui masyarakat dalam kegiatan reses. 

Astuti menerangkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan nasional melalui kepesertaan BPJS mandiri. Fakta di lapangan menyebutkan, masyarakat baru mengurus BPJS Kesehatan ketika tengah sakit.

Mereka pun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena kartu BPJS Kesehatan baru aktif sepekan setelah pendaftaran. Padahal, sakit menimpa tanpa terduga dan tidak mungkin bisa ditunda. ‘’Untuk itu sosialisasi tentang kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting.

Ada beberapa kasus yang sempat kita fasilitasi dengan teman dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Di antaranya leukimia, kelainan jantung, bocor jantung dari lahir, epilepsi, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat bantuan layanan kesehatan dari pemkab setempat,”  ungkapnya. 

Baca Juga :  Gelar Reses, Anggaran Per Anggota DPRD Rp 20,9 Juta

Astuti juga mengatakan, dari sejumlah kasus di atas, ada keluarga yang memiliki KIS tetapi pasien belum memiliki jaminan kesehatan. Juga, ada yang tidak memiliki jaminan apa pun, tetapi harus perawatan rutin untuk pengobatan. ”Dalam kasus ini, kami bantu untuk mengurus kartu jaminan kesehatannya baik BPJS maupun Kisda,’’ tambah dia. 

Sejumlah problem lain juga disampaikan masyarakat ketika  berdialog dengan SRMI. Di antaranya masyarakat kurang mampu butuh rumah singgah sebagai tempat tinggal sementara, baik di RSUD dr R Koesma maupun RS dr Soetomo Surabaya.

Berikutnya, ketersediaan ambulans untuk mengantar pasien yang dirujuk maupun pemulangan. Petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang membantu program PKH sering sulit dihubungi. Serta beberapa persoalan tentang BPJS Kesehatan.

‘’Untuk itu, kami berharap BPJS melakukan peningkatan dan perbaikan layanan serta memperbaiki sistem dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat terlayani,’’ kata dia berharap.  

Baca Juga :  14.500 Pendaftar Menanti BLT UMKM, Masih Tunggu Keputusan Kementrian

Wakil ketua Komisi C DPRD Tuban ini lebih lanjut mengatakan, selama ini Pemkab Tuban telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu ber- KTP Tuban. Selain itu, juga masih memberikan pelayanan kesehatan gratis dengan Kisda. 

Selain persoalan kesehatan, kelangkaan pupuk bersubsidi dan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk menjadi bahan diskusi. Pengurangan kuota dan masuknya pupuk di luar kecamatan membuat persaingan harga yang tidak terjangkau petani.

‘’Pemerataan guru PNS pada dinas pendidikan dan penyelesaian masalah kekurangan guru dan murid diharapkan mendapat perhatian pemerintah,” ujar dia. Begitu juga bantuan rehab rumah  warga terdampak aliran Bengawan Solo. 

Bahkan, ada rumah yang jaraknya hanya dua meter (m) dengan bibir Bengawan Solo di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang. Keluhan lain, lambatnya pengurusan KTP di  kecamatan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/