Radar Bojonegoro – Kapasitas tes swab di RSUD dr Sosodoro Djatikoesomo masih terbatas. Dalam 24 jam hanya bisa melayani 20 tes. Hal itu menjadi kendala untuk pemeriksaan dalam skala besar. Apalagi persediaan katrid TCM juga tidak banyak.
Humas RSUD Sosodoro Djatikoesomo Thomas Djaja mengatakan, dalam sehari swab yang bisa dilakukan maksimal hanya 20 kali. Tidak bisa lebih. ‘’Itu pun juga tergantung katrid yang dimiliki,’’ ujar Thomas. Pemeriksaan swab menggunakan alat TCM di RSUD memang memakai katrid.
Katrid itu khusus untuk mendeteksi positif atau negatif Covid-19. Tanpa katrid itu, alat TCM tidak bisa digunakan untuk tes swab. RSUD di Jalan Veteran itu sebenarnya sudah lama memiliki alat TCM itu. Namun, katridnya baru tersedia beberapa bulan lalu. Sehingga, baru bisa digunakan untuk tes swab Covid-19.
Saat ini jumlah katrid yang tersedia di RSUD mencapai 115 buah. Jika maksimal dalam sehari hanya bisa 20 tes, tentu katrid itu hanya bertahan lima hingga enam hari. Meski demikian, Thomas tidak bisa memprediksi rata-rata harian tes swab di RSUD. Sebab, tidak setiap hari ada tes swab.
‘’Tergantung pasiennya dan persediaan katridnya. Tidak bisa dibuat rata-rata harian,’’ tuturnya. Sementara itu, layanan operasi di RSUD setempat kembali dibuka. Itu setelah tiga hari ditutup karena terdapat perawat meninggal karena Covid-19. Selanjutnya, RSUD melakukan swab test terhadap 47 petugas, mulai dokter dan perawat. Hasilnya semua negatif.
‘’Sudah dibuka karena semua sudah diperiksa,’’ ujar Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesomo Achmad Hernowo. Sebelumya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro Ani Pujiningrum mengatakan, rapid test perlahan-lahan akan ditinggalkan. Itu sesuai instruksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, hasilnya tidak akurat. Rapid test hanya akan digunakan untuk melacak kontak positif. Yakni, orang yang pernah berkontak dengan pasien positif. Sedangkan untuk tes masal tidak akan menggunakan lagi.
Rencananya rapid test akan diganti tes swab. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, anggaran tes swab itu tidak murah. Satu orang biayanya Rp 500 ribu. Jika dilakukan tes masal akan menelan anggaran cukup besar.
Hal itu tidak bisa ditanggung sendiri oleh daerah. ‘’Pusat harus memberikan sharing. Jadi, daerah tidak terbebani anggaran itu,’’ jelasnya. Menurut politikus Demokrat itu, yang mewacanakan agar rapid test ditinggalkan adalah pemerintah pusat. Karena itu, pusat juga harus memberikan solusi terkait dengan anggaran tes swab sebagai ganti rapid test.
