alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

Dispenda dan KPP Saling Lempar Tanggung Jawab

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memastikan penahanan Soeyono Hadi salah satu PNS di Kecamatan Kapas, bukan akhir pengungkapan dugaan korupsi pengemplangan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebaliknya, pengusutan tersebut sebagai pintu masuk mengungkap kasus tunggakan pajak pada 2006 hingga 2012. Sebab, rentang 2006 hingga 2012, setoran PBB masih menunggak sekitar Rp 6 miliar. 

’’Perkara PBB di (Kecamatan) Kapas itu pintu masuknya,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Syaiful Anam kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Dia mengatakan, perkara korupsi bukan hanya terjadi dalam anggaran pembelanjaan saja. Sebaliknya, sektor pendapatan juga berpotensi korupsi. Namun, selama ini masih jarang diungkap.

Pengungkapan dugaan korupsi PBB di Kecamatan Kapas, menurut dia, akan menjadi awal penelusuran dugaan korupsi PBB. Sebab, wajib pajak (WP) banyak yang sudah membayar, namun tidak disetorkan kas daerah (kasda).

- Advertisement -

’’Apalagi untuk tunggakan yang besar (Rp 6 miliar) itu sudah lama. Tapi, sampai saat ini belum beres,’’ ungkap jaksa yang tinggal di Lamongan itu.

Baca Juga :  25 Kepsek SMP Negeri Dimutasi

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Bojonegoro Herry Sudjarwo memastikan, kesulitan mencari tunggakan pajak Rp 6 miliar yang terjadi sejak 2006 sampai 2012 itu.

Sebab, tunggakan itu warisan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Bojonegoro. Sehingga, pihaknya kesulitan karena WP-nya tidak jelas, sudah membayar atau belum. Sebaliknya, hanya data global yang diserahkan.

’’Terus terang masih kesulitan. Tapi, ini harus diselamatkan, karena nominalnya besar,’’ ujar dia. Dispenda mengelola PBB sejak 2012. Sebelumnya, PBB tersebut kewenangan KPP setempat. 

Sementara itu, Kepala KPP Bojonegoro Amir Makhmut mengakui adanya tunggakan PBB pada 2012 sebesar Rp 6 miliar. Namun, dokumen itu sudah diserahkan kepada Pemkab Bojonegoro. 

Tentu, setelah terbit UU Nomor 28 /2009 tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah. Kewenangan penarikan PBB di pemkab, bukan lagi KPP. ’’Itu memang terjadi, tapi dokumennya sudah di pemkab,’’ ungkap dia.

Baca Juga :  Usai Nonton Sepak Bola, Dikeroyok Delapan Orang 

Menurut dia, adanya tunggakan itu karena mekanisme pemungutan PBB pemerintah desa (pemdes) menerima pembayaran dari warga. Lalu, pemdes menyetorkan ke kasda, tanpa dilengkapi nama WP yang sudah membayar dan belum bayar.

Sehingga, KPP kesulitan mendeteksi siapa WP yang belum bayar dan sudah bayar. Namun, sesuai berita acara penyerahan dokumen PBB dari KPP ke pemkab setempat, saat itu, sudah diserahkan nama desa yang memiliki tanggungan PBB. 

Namun, pemdes saat itu masih memiliki tunggakan, juga mengakui jika desanya masih belum melunasi PBB. ’’Desa mengakui, tapi dulu mekanisme bayarnya itu gelondongan, tidak disertai data WP,’’ ujarnya. 

Sebelumnya, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan tunggakan pajak sebesar Rp 6 miliar. Tunggakan itu warisan dari KPP ke Dispenda Bojonegoro 2012 lalu.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memastikan penahanan Soeyono Hadi salah satu PNS di Kecamatan Kapas, bukan akhir pengungkapan dugaan korupsi pengemplangan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebaliknya, pengusutan tersebut sebagai pintu masuk mengungkap kasus tunggakan pajak pada 2006 hingga 2012. Sebab, rentang 2006 hingga 2012, setoran PBB masih menunggak sekitar Rp 6 miliar. 

’’Perkara PBB di (Kecamatan) Kapas itu pintu masuknya,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Syaiful Anam kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Dia mengatakan, perkara korupsi bukan hanya terjadi dalam anggaran pembelanjaan saja. Sebaliknya, sektor pendapatan juga berpotensi korupsi. Namun, selama ini masih jarang diungkap.

Pengungkapan dugaan korupsi PBB di Kecamatan Kapas, menurut dia, akan menjadi awal penelusuran dugaan korupsi PBB. Sebab, wajib pajak (WP) banyak yang sudah membayar, namun tidak disetorkan kas daerah (kasda).

- Advertisement -

’’Apalagi untuk tunggakan yang besar (Rp 6 miliar) itu sudah lama. Tapi, sampai saat ini belum beres,’’ ungkap jaksa yang tinggal di Lamongan itu.

Baca Juga :  Tiap Tahun Kurangi Jumlah Kelas

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Bojonegoro Herry Sudjarwo memastikan, kesulitan mencari tunggakan pajak Rp 6 miliar yang terjadi sejak 2006 sampai 2012 itu.

Sebab, tunggakan itu warisan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Bojonegoro. Sehingga, pihaknya kesulitan karena WP-nya tidak jelas, sudah membayar atau belum. Sebaliknya, hanya data global yang diserahkan.

’’Terus terang masih kesulitan. Tapi, ini harus diselamatkan, karena nominalnya besar,’’ ujar dia. Dispenda mengelola PBB sejak 2012. Sebelumnya, PBB tersebut kewenangan KPP setempat. 

Sementara itu, Kepala KPP Bojonegoro Amir Makhmut mengakui adanya tunggakan PBB pada 2012 sebesar Rp 6 miliar. Namun, dokumen itu sudah diserahkan kepada Pemkab Bojonegoro. 

Tentu, setelah terbit UU Nomor 28 /2009 tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah. Kewenangan penarikan PBB di pemkab, bukan lagi KPP. ’’Itu memang terjadi, tapi dokumennya sudah di pemkab,’’ ungkap dia.

Baca Juga :  Usai Nonton Sepak Bola, Dikeroyok Delapan Orang 

Menurut dia, adanya tunggakan itu karena mekanisme pemungutan PBB pemerintah desa (pemdes) menerima pembayaran dari warga. Lalu, pemdes menyetorkan ke kasda, tanpa dilengkapi nama WP yang sudah membayar dan belum bayar.

Sehingga, KPP kesulitan mendeteksi siapa WP yang belum bayar dan sudah bayar. Namun, sesuai berita acara penyerahan dokumen PBB dari KPP ke pemkab setempat, saat itu, sudah diserahkan nama desa yang memiliki tanggungan PBB. 

Namun, pemdes saat itu masih memiliki tunggakan, juga mengakui jika desanya masih belum melunasi PBB. ’’Desa mengakui, tapi dulu mekanisme bayarnya itu gelondongan, tidak disertai data WP,’’ ujarnya. 

Sebelumnya, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan tunggakan pajak sebesar Rp 6 miliar. Tunggakan itu warisan dari KPP ke Dispenda Bojonegoro 2012 lalu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/