alexametrics
24.9 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Warga Ancam Boikot

BOJONEGORO – Warga Desa Kalirejo, Kecamatan Kota, tetap meminta Pemkab Bojonegoro untuk mencabut surat penundaan pilkades. Sebab, jika pilkades tak digelar tahun ini, warga sudah membuat surat pernyataan dan siap memboikot pilkades.

Sebab, panitia sudah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemkab. Namun, ternyata pemkab tak menghiraukan kinerja panitia dan terlihat mengabaikan hasil musyawarah desa (musdes) warga desa setempat.

“Jika tidak bisa digelar tahun ini, sesuai hasil musdes, warga siap memboikot pilkades,” kata Sudarmono salah satu panitia Pilkades Kalirejo kemarin (31/5).

Dia menuturkan, panitia sudah bekerja sesuai ketentuan dibuat oleh pemkab setempat. Di antaranya sudah menyusun daftar pemilih tetap (DPT), sudah melakukan pembukaan pendaftaran dua tahap, yaitu tahap pertama dan kedua.

Baca Juga :  Kades Maju Lagi, Cukup Cuti

Kemudian warga sudah berkomitmen menggelar pilkades 26 Juni mendatang. Namun, pemkab tiba-tiba menunda pilkades, dan memaksa menggelar Pilkades Kalirejo tahun depan. Dan sesuai hasil musyawarah, warga tetap meminta digelar pilkades 26 Juni 2019.

Dan, jika sampai pilkades diundur sesuai dengan keinginan pemkab atau dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), warga Desa Kalirejo sepakat memboikot atau tak perlu dilaksanakan pilkades di Desa Kalirejo. “Jika tetap ditunda, sesuai hasil musyawarahnya, warga sepakat memboikot,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Bojonegoro Faishol Ahmadi menyatakan, khusus Pilkades Kalirejo harus mengacu regulasi. Dan melihat prosesnya yang diwarnai meninggalnya salah satu bakal calon kepala desa (bacakades), belum diatur dalam regulasi.

Baca Juga :  Tangkal Game Online Hidupkan Dolanan Lawas 

Namun, karena sampai pendaftaran tahap kedua hanya ada satu bakal calon yang mendaftar, harus ditunda tahun depan. Sebab, untuk pendaftaran tahap pertama sudah ditutup, namun pada saat memasuki pendaftaran tahap kedua, waktu pembukaannya kurang dari 20 hari.

“Jika dipaksakan, masyarakat yang justru akan dirugikan,” katanya.

BOJONEGORO – Warga Desa Kalirejo, Kecamatan Kota, tetap meminta Pemkab Bojonegoro untuk mencabut surat penundaan pilkades. Sebab, jika pilkades tak digelar tahun ini, warga sudah membuat surat pernyataan dan siap memboikot pilkades.

Sebab, panitia sudah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemkab. Namun, ternyata pemkab tak menghiraukan kinerja panitia dan terlihat mengabaikan hasil musyawarah desa (musdes) warga desa setempat.

“Jika tidak bisa digelar tahun ini, sesuai hasil musdes, warga siap memboikot pilkades,” kata Sudarmono salah satu panitia Pilkades Kalirejo kemarin (31/5).

Dia menuturkan, panitia sudah bekerja sesuai ketentuan dibuat oleh pemkab setempat. Di antaranya sudah menyusun daftar pemilih tetap (DPT), sudah melakukan pembukaan pendaftaran dua tahap, yaitu tahap pertama dan kedua.

Baca Juga :  Pemkab Tak Anggarkan Air Bersih

Kemudian warga sudah berkomitmen menggelar pilkades 26 Juni mendatang. Namun, pemkab tiba-tiba menunda pilkades, dan memaksa menggelar Pilkades Kalirejo tahun depan. Dan sesuai hasil musyawarah, warga tetap meminta digelar pilkades 26 Juni 2019.

Dan, jika sampai pilkades diundur sesuai dengan keinginan pemkab atau dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), warga Desa Kalirejo sepakat memboikot atau tak perlu dilaksanakan pilkades di Desa Kalirejo. “Jika tetap ditunda, sesuai hasil musyawarahnya, warga sepakat memboikot,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Bojonegoro Faishol Ahmadi menyatakan, khusus Pilkades Kalirejo harus mengacu regulasi. Dan melihat prosesnya yang diwarnai meninggalnya salah satu bakal calon kepala desa (bacakades), belum diatur dalam regulasi.

Baca Juga :  SMKN 1 Tatap Muka Senin Depan, Temayang dan Tambakrejo Masih Daring

Namun, karena sampai pendaftaran tahap kedua hanya ada satu bakal calon yang mendaftar, harus ditunda tahun depan. Sebab, untuk pendaftaran tahap pertama sudah ditutup, namun pada saat memasuki pendaftaran tahap kedua, waktu pembukaannya kurang dari 20 hari.

“Jika dipaksakan, masyarakat yang justru akan dirugikan,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/