alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Sengketa Pemilu Cukup Diselesaikan di Bawaslu

TUBAN – Tahapan rekapitulasi suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) dimulai kemarin (30/4). Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, hingga tadi malam, proses rekap berlangsung lancar. Belum ada kendala maupun interupsi yang muncul dari masing-masing partai politik (parpol).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban Sullamul Hadi mengatakan, hingga tadi malam belum ada persoalan berujung sengketa yang muncul dalam proses rekapitulasi. ‘’Sampai saat ini belum ada (pengajuan sengketa, Red) hasil pemilu,’’ kata dia usai menghadiri proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten di ruang pertemuan KPUK Tuban.

Meski demikian, Hadi sapaan akrabnya, belum berani menjamin kemungkinan tidak adanya sengketa pemilu yang berlangsung di Bumi Wali. ‘’Kita berharap tidak ada. Tapi kita juga belum bisa memastikan karena proses rekapitulasi di tingkat kabupaten masih berlangsung,’’ ujar dia.

Baca Juga :  Sogok Cincin hingga Rp 1 Juta

Merujuk pasal 466 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, kini kewenangan Bawaslu tidak hanya mengawasi, namun juga menerima laporan dan menindak pelanggaran pemilu.

Bawaslu sebagai pengadil pemilu juga berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat keluarnya keputusan KPU, semacam berita acara maupun surat keputusan. Artinya, jika ada peserta pemilu yang tidak terima dengan berita acara hasil rekap suara yang dikeluarkan KPUK, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan kepada Bawaslu.

‘’Sekarang sengketa pemilu cukup diselesaikan di Bawaslu. Kalau persoalan sengketa berlangsung di daerah, maka cukup diselesaikan di Bawaslu tingkat kabupaten,’’ kata Divisi Sengketa Bawaslu Tuban Sunarso.

Baca Juga :  BBM Terpantau Aman

Praktis, kini kewenangan Bawaslu tidak hanya memberikan rekomendasi terhadap persoalan administrasi pemilu, tapi langsung memberikan keputusan. Layaknya pengadilan pada umumnya, dalam menyelesaikan sengketa pemilu, anggota Bawaslu akan bertindak sebagai hakim. Selanjutnya, hasil putusan itulah yang harus dijalankan KPUK sebagai dasar rekomendasi. ‘’Putusan Bawaslu final dan mengikat,’’ tegas Sunaro.

Bagaimana jika pemohon sengketa masih belum menerima putusan Bawaslu?  Sunarso menjelaskan, jika pihak pemohon tidak puas dengan putusan Bawaslu di tingkat kabupaten bisa mengajukan banding ke Bawaslu tingkat provinsi. Sebagaimana sidang pidana pada umumnya, jika tidak puas dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri (PN), bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi (PT), hingga ke Mahkamah Agung (MA).

‘’Nanti Bawaslu provinsi sifatnya mengoreksi hasil putusan Bawaslu kabupaten, apakah sudah benar atau tidak. Itu saja,’’ terang dia.

TUBAN – Tahapan rekapitulasi suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) dimulai kemarin (30/4). Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, hingga tadi malam, proses rekap berlangsung lancar. Belum ada kendala maupun interupsi yang muncul dari masing-masing partai politik (parpol).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban Sullamul Hadi mengatakan, hingga tadi malam belum ada persoalan berujung sengketa yang muncul dalam proses rekapitulasi. ‘’Sampai saat ini belum ada (pengajuan sengketa, Red) hasil pemilu,’’ kata dia usai menghadiri proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten di ruang pertemuan KPUK Tuban.

Meski demikian, Hadi sapaan akrabnya, belum berani menjamin kemungkinan tidak adanya sengketa pemilu yang berlangsung di Bumi Wali. ‘’Kita berharap tidak ada. Tapi kita juga belum bisa memastikan karena proses rekapitulasi di tingkat kabupaten masih berlangsung,’’ ujar dia.

Baca Juga :  KPUK Tuban Temukan 524 Surat Suara Rusak

Merujuk pasal 466 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, kini kewenangan Bawaslu tidak hanya mengawasi, namun juga menerima laporan dan menindak pelanggaran pemilu.

Bawaslu sebagai pengadil pemilu juga berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat keluarnya keputusan KPU, semacam berita acara maupun surat keputusan. Artinya, jika ada peserta pemilu yang tidak terima dengan berita acara hasil rekap suara yang dikeluarkan KPUK, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan kepada Bawaslu.

‘’Sekarang sengketa pemilu cukup diselesaikan di Bawaslu. Kalau persoalan sengketa berlangsung di daerah, maka cukup diselesaikan di Bawaslu tingkat kabupaten,’’ kata Divisi Sengketa Bawaslu Tuban Sunarso.

Baca Juga :  KPUK Tuban Gencar Sosialisasi Pilkada dengan Protokol Kesehatan

Praktis, kini kewenangan Bawaslu tidak hanya memberikan rekomendasi terhadap persoalan administrasi pemilu, tapi langsung memberikan keputusan. Layaknya pengadilan pada umumnya, dalam menyelesaikan sengketa pemilu, anggota Bawaslu akan bertindak sebagai hakim. Selanjutnya, hasil putusan itulah yang harus dijalankan KPUK sebagai dasar rekomendasi. ‘’Putusan Bawaslu final dan mengikat,’’ tegas Sunaro.

Bagaimana jika pemohon sengketa masih belum menerima putusan Bawaslu?  Sunarso menjelaskan, jika pihak pemohon tidak puas dengan putusan Bawaslu di tingkat kabupaten bisa mengajukan banding ke Bawaslu tingkat provinsi. Sebagaimana sidang pidana pada umumnya, jika tidak puas dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri (PN), bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi (PT), hingga ke Mahkamah Agung (MA).

‘’Nanti Bawaslu provinsi sifatnya mengoreksi hasil putusan Bawaslu kabupaten, apakah sudah benar atau tidak. Itu saja,’’ terang dia.

Artikel Terkait

Most Read

PDIP Memimpin

Parpol Belum Sumbang Dana Kampanye Paslon

Tiga Sekolah Baru Sinkron Jelang UNBK

Artikel Terbaru


/