Anggota Komisi B DPRD Lamongan sekaligus ketua pansus tiga, Mahfud Sodiq mengatakan, beberapa tahun terakhir penyakit ternak mewabah. Sedangkan, dari segi antisipasi terhadap kerugian peternak masih minim. Sebab, diakuinya, wabah penyakit ini skala nasional. ‘’Di satu sisi belum ada aturanya,’’ tutur politisi F-PKB tersebut.
Sehingga, diakuinya, kini disusun raperda penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Mahfud menjelaskan, di dalam raperda tersebut juga didorong adanya asuransi sektor peternakan. ‘’Bahkan sampai masyarakat yang ada di desa minta adanya asuransi, itu perlu disetujui,’’ ujarnya.
Dia menilai, asuransi ternak itu diperlukan. Sehingga ketika ada musibah wabah seperti sebelumnya, sudah ada antisipasi. Jadi tidak hanya sapi yang bisa dikaver asuransi, tapi juga ternak lain yang produktif.
‘’Larinya bila perlu asuransi ke sana, kalau memang ada wabah seperti itu,’’ imbuhnya.
Tenaga Ahli pembuat naskah raperda penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Ardi mengatakan, inti dari perda ini supaya pemerintah bisa mengakomodasi peternakan di wilayah Kabupaten Lamongan.
‘’Mengakomodasi dalam hal ini memberi dukungan secara finansial, bantuan misal dengan dukungan pemberian edukasi, bagaimana penyelenggaraan peternakan,’’ tukasnya.
Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, drh Rahendra mengatakan, untuk asuransi ternak sapi sudah ada. Pada bulan ini petunjuk teknisnya baru turun. Asuransinya dianggarkan dari APBD. ‘’Baru sosialisasi, kalau asuransi sapi sudah ada,’’ ujarnya.
Dia menjelaskan, dari APBD nantinya ditargetkan sekitar 500 hingga 600 ekor sapi betina yang didaftarkan asuransi. Sebab, diakuinya, yang bisa masuk asuransi yakni sapi betina. Sebab, ada program pengembangan sebagai bibit, dengan syarat umur satu tahun ke atas.
‘’Didaftarkan, kemudian diidentifikasi layak tidak kondisinya seperti apa, dipastikan sama teman-teman survei lapangan,’’ jelasnya.
Ketika sudah didaftarkan asuransi, maka peternak yang hewan ternaknya mati bisa terkaver. Besarannya sekitar Rp 10 juta per ekor sapi, dengan syarat yang sudah ditentukan.
‘’Intinya asuransi keberpihakan masyarakat. Kedua menumbuhkan minat peternak untuk bersedia ternak lagi, kalau ada masalah dengan sapinya,’’ ujarnya. (sip/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
