PMD Minta Tembusan Laporan, Raperda BUMDes Diusulkan Agar Usaha Masyarakat Tidak Dimatikan

‘’Artinya usaha yang dilakukan BUMDes, tidak boleh mematikan usaha masyarakat. Kalau ada kesamaan, diajak bermitra,’’ katanya.

Selain itu, sistem laporan usaha bakal ditata. Selama ini, laporannya semesteran yang pertanggungjawabannya sampai di musyawarah desa (musdes). Ke depan, perlu ada tembusan untuk dinas PMD. ‘’Supaya kita memantau proses perkembangan. Laporan itu ditujukan ke kita, tembusan kita. Selama ini belum ada konfigurasi itu, jadi tingkat perkembangannya tidak bisa dipantau. Di satu sisi kita sudah punya aplikasi, tapi belum maksimal untuk melakukan  karena sumberdaya,’’ jelasnya.

Menurut Puguh, ketika pergantian kepala desa, kepengurusan BUMDes sering ikut berganti. Dinasnya menginginkan bagaimana proses pergantian politik desa tidak sampai berpengaruh di BUMDes. ‘’Jadi diatur mekanisme ke depan. Artinya ada tolak ukur dalam mengganti, harus ada evaluasi kinerja oleh pengurus,’’ imbuhnya.

Dari 462 desa atau kelurahan di Lamongan, terdata 271 BUMDes. Kepala Dinas PMD Lamongan, M Zamroni, dikonfirmasi terpisah mengatakan, raperda itu usulan dari pemkab. ‘’Lebih jelas untuk monitoring maupun evaluasi di masing-masing BUMDes, baik di penyertaan modal maupun skala usaha atau unit usaha yang dijalankan,’’ katanya.

Dia menuturkan, masih ada desa yang belum punya BUMDes. Dengan adanya perda nanti, pihaknya bisa melakukan pembinaan dari skala usaha di masing-masing BUMDes. ‘’Dan sekaligus bisa melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perkembangan BUMDes di Lamongan,’’ ucap Zamroni.

Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, mengatakan, dengan adanya raperda tersebut, bila ingin memberikan perhatian penuh ke BUMDes sudah sesuai nomenklatur. ‘’Mudah-mudahan BUMDes semakin berdaya, kemudian ada nanti daerah hadir, untuk BUMDes di desa. Meskipun sekarang sudah, tapi dengan raperda digedok, semakin intensif dan lebih maksimal,’’ kata anggota komisi D DPRD Lamongan ini. (sip/yan)