Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat paripurna dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi didampingi Wabup Lamongan KH. Abdul Rouf dan Sekdakab Lamongan M. Nalikan serta Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur, Wakil Ketua I DPRD Lamongan Retno Wardhani, Wakil Ketua II DPRD Lamongan Darwoto, serta anggota DPRD Lamongan, dan sejumlah kepala OPD.
‘’Selanjutnya kita ikuti penandatanganan bersama berita acara persetujuan bersama antara bupati dan pimpinan DPRD Lamongan, dilanjutkan dengan penyerahan berkas hasil pembahasan,’’ tutur pimpinan rapat paripurna, Darwoto.
Juru Bicara Banggar DPRD Lamongan, Tulus Santoso mengapresiasi Pemkab Lamongan yang berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, atas laporan keuangan pemerintah daerah ke-7 kalinya secara berturut-turut.
‘’Opini WTP ini sangat penting bagi pemerintah daerah, karena menjadi dasar penyusunan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022,’’ ucap politisi F-Golkar tersebut.
Banggar berharap Pemkab Lamongan melalui tim anggaran dapat mensinkronisasi dan merinci laporan keuangan, sebagaimana yang tertuang dalam buku laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan buku LKPJ Tahun 2022. Banggar juga meminta Pemkab Lamongan agar dapat memaksimalkan peran kinerja dari BUMD, dan pendapatan dari sektor pajak untuk meningkatkan PAD.
‘’Serta diharapkan untuk lebih serius berkomunikasi dengan pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi dalam hal dana transfer,’’ ucap Tulus.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi merasa bersyukur telah disetujui dan mendapat kesepakatan antara legisliatif dan eksekutif dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022.
‘’Beberapa catatan yang disampaikan DPRD akan kita bahas lebih lanjut, dan menjadi masukan yang berharga untuk kita tindak lanjuti,’’ terang Bupati Yes. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




