Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program Bantuan Hukum, Minta Dianggarkan Rp 200 Juta

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
AUDENSI: Komisi A DPRD Lamongan bersama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan di gedung DPRD kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
AUDENSI: Komisi A DPRD Lamongan bersama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan di gedung DPRD kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi A DPRD Lamongan meminta pemkab setempat menganggarkan Rp 200 juta untuk bagian hukum. Anggaran tersebut untuk persiapan melaksanakan perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang saat ini masih proses.

Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri, menuturkan, komisinya sudah menyampaikan ke bagian keuangan. Karena awal percobaan, komisinya meminta eksekutif menambah anggaran Rp 200 juta itu di APBD 2024.

Rencananya, anggaran terperuntukkan litigasi Rp 2 juta per perkara. Sehingga, ada 100 perkara per tahun bagi warga miskin yang bisa dibantu. ‘’Kalau berjalan dan ternyata program bisa sesuai harapan dan optimal, kita beri tambahan,’’ katanya.

Kemarin, komisi A bersama OPD menggelar audensi dengan  Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan. Harapannya, raperda bantuan hukum segera bisa jadi dan terealisasi. ‘’Paling tidak pemerintah punya program bantuan hukum, ada ketenangan,’’ imbuhnya.

Dia menuturkan, ada keinginan asosiasi advokat agar pemkab mendukung upaya LBH yang sering menerima klien masyarakat miskin. ‘’Urusan itu perlu support pemerintah, masalah anggaran,’’ katanya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Mandiri, Agus Happy, memberikan apresiasi. Dia tidak menyangka komisi A mengajukan anggaran Rp 200 juta dalam program bantuan hukum. ‘’Saya mengapresiasi itu,’’ katanya. (sip/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Pattimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung.

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

Angin segar untuk ratusan ribu pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia! DPR RI dan Kemendikdasmen resmi sepakati 240 ribu guru PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu per Januari 2027 tanpa tes dengan anggaran Rp 23 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer