Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Lamongan telah berhasil menerapkan praktik keuangan sehat. Itu disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Penghargaan ini sudah diterima selama tujuh kali berturut-turut.
Menurut Bupati Yes, penghargaan ini merupakan pencapaian bersama. Karena Pemerintah berusaha melakukan transparansi, serta sportivitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan, dengan menekankan aspek akuntabilitas.

Bupati Yes menyatakan, Pemkab Lamongan berkomitmen menerapkan akuntabilitas dalam mengelola harta Negara, untuk keperluan bersama masyarakat Kabupaten Lamongan. Komitmen yang dibuat dibuktikan dengan pemberian dukungan pada seluruh tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022 oleh BPK pada Maret lalu.
‘’Karena keterbukaan yang kami berikan merupakan wujud kredibilitas kami dalam mengelola keuangan di Lamongan,” ujar Bupati Yes usai menerima penghargaan di Kantor BPK Jatim kemarin.
Penghargaan yang diraih akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik, atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan. Serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder. Sehingga harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lebih maksimal.
Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur menyatakan, penghargaan ini sebagai kado terindah HJL ke-454. Politisi F-PKB tersebut merasa bersyukur dan bahagia Pemkab Lamongan mendapat opini WTP yang ke tujuh kalinya. Ghofur berharap Pemkab terus mempertahankan prestasi ini, juga selalu memantapkan harmonisasi dengan DPRD, Forkopimda, dan stakeholder guna mewujudkan Lamongan megilan.
‘’Bertepatan HJL yang ke-454 tahun, Lamongan mendapatkan WTP dari BPK. Harapan saya selaku wakil rakyat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya,’’ ujar Ghofur.
Kepala BPK Perwakilan Jatim, Karyadi menuturkan, pemeriksaan yang bersifat mandatori dilaksanakan oleh BPK selama 60 hari. Tujuan utama yakni memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terdapat empat kriteria dalam penilaian LKPD tahun ini. Antara lain kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan atas Perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian sistem intern.
‘’Kami berkomitmen untuk berkontribusi positif dalam memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance). Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.
Agus menjelaskan, catatan yang harus diperbaiki oleh seluruh pemerintah daerah di Jatim dalam mengelola keuangan daerah di antaranya administrasi, pendapatan, pembelanjaan, dan projek atau pembangunan fisik.
‘’Seluruh kepala daerah harus saling mengawasi dan menghindari risiko penyimpangan,’’ imbaunya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pemimpin daerah kabupaten/ kota di Jatim yang berhasil meraih WTP untuk segera melaksanakan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




