Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Munif Syarif, menjelaskan, bahan evaluasinya pagu dari setiap lembaga karena memperhitungkan jumlah lulusan di sekitar. “Kalau juknisnya sama, ada jalur-jalur khusus yang bisa dimanfaatkan calon pendaftar,” jelasnya.
Menurut dia, jalur - jalur tertentu itu misalnya kuota bagi penghafal Alquran (hafiz) yang masuk jalur prestasi. Mereka bersama para peraih prestasi akademik dan nonakademik lainnya diberi kuota 30 persen. Sementara jalur afirmasi bagi calon pendaftar dari keluarga kurang mampu diberikan kuota 15 persen.
Calon pendaftar dari perpindahan tugas orang tua kuotanya 5 persen. Kuota terbanyak, 50 persen, untuk zonasi. Harapannya, calon peserta yang terdekat dengan sekolah dapat masuk sesuai ketentuan. Sehingga, bisa menjadi sarana pemerataan pendidikan, tidak ada lagi perbedaan dalam mendapatkan hak dalam belajar.
Terkait jalur zonasi ini, Munif meminta lembaga untuk memerhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya, radius jarak antara sekolah dan tempat tinggal calon siswa harus mengutamakan yang terdekat. Domisili calon peserta berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun.
“Sebenarnya secara kualitas guru dan lembaga semuanya baik, akreditasinya juga jelas. Sehingga dengan zonasi ini, diharapkan kesempatan belajar itu menjadi hak semua orang,” tuturnya.
Munif meminta lembaga mulai menghitung jumlah lulusan SD/MI di Lamongan agar semuanya mendapatkan akses pendidikan yang sama. Kemungkinan anak melanjutkan ke sekolah di swasta atau pondok pesantren juga diperhitungkan supaya dalam pelaksanaan PPDB nantinya lebih efektif lagi. “Kita harus bekerja untuk kemajuan pendidikan di Lamongan,” katanya. (rka/yan
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




