Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PMK THR Sudah Turun

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, PPPK, dan pensiunan sudah turun. Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Khusnul Yaqin mengatakan, pihaknya sudah memberikan edaran kepada dinas terkait data pengajuan pencairan.

 

Sesuai dengan PP 15 Tahun 2023, pemberian THR komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara itu, tunjangan kinerja sebesar 50 persen sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

 

‘’Kalau gaji pokok seratus persen, sebesar gaji yang diterima pegawai bulan Maret. Sedangkan tukinnya yang 50 persen,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (4/4).

 

Menurut dia, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Jika dalam proses pembayaran terdapat kendala, maka THR wajib dibayarkan setelah Lebaran. Sedangkan untuk gaji 13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2023.

 

THR dan gaji 13 dibayar sesuai ketentuan, yakni tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain. Hal itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Besaran THR yang diterima menyesuaikan dengan pangkat dan golongan, sehingga masing-masing ASN berbeda.

 

‘’Sudah ada batasan maksimal dan minimal penerimaan, sehingga acuannya tidak bisa melebihi itu,” imbuhnya.

 

Jumlah penerima THR tahun ini yakni PNS sebanyak 7.818 orang. Sedangkan PPPK totalnya 879 orang. Sesuai ketentuan, untuk yang baru diangkat bulan ini belum menerima THR.

 

Sesuai aturan pusat, terang dia, besaran tukin menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Sehingga daerah menyesuaikan komponen yang ditetapkan. Pembayaran akan dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, yakni proses pendataan untuk pengajuan sudah bisa dilakukan.

 

‘’Prosesnya maksimal H-10 Lebaran sudah bisa dilakukan, karena harapannya THR ini bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan Lebaran dan mendukung gerakan belanja produk UMKM lokal,” pungkasnya. (rka/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

56 Ribu Sapi di Kabupaten Blora Sudah Divaksin PMK

56 Ribu Sapi di Kabupaten Blora Sudah Divaksin PMK

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih mengancam ternak sapi di Kabupaten Blora. Penyebarannya hampir merata di 16 kecamatan. Untuk menekan kasus, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora terus menggencarkan vaksinasi.

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, ada lima desa belum mencairkan DD tahap satu.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer