Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntut Kejelasan Lahan Hutan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
SAMPAIKAN TUNTUTAN: Massa yang mengatasnamakan Koalisi Petani Rakyat Lamongan Menggugat menggelar di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin (21/3). (M GAMAL A/RDR.LMG)
SAMPAIKAN TUNTUTAN: Massa yang mengatasnamakan Koalisi Petani Rakyat Lamongan Menggugat menggelar di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin (21/3). (M GAMAL A/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Massa yang mengatasnamakan Koalisi Petani Rakyat Lamongan Menggugat menggelar di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin (21/3).

 

Mereka yang mengaku sebagian dari kelompok tani di Ngimbang dan Sambeng itu menuntut tata kelola lahan hutan di wilayahnya masing – masing. M Trijanto, koordinator aksi, menjelaskan, sesuai informasi, luas kuota kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) di wilayah Lamongan sekitar 10 ribu hektare.

 

Dia menduga saat ini banyak mafia hutan dan tanah yang berusaha mengganjal program tersebut. Karena itu, salah satu tuntutannya, menangkap dan memecat oknum Perum Perhutani di Lamongan yang terbukti menghambat dan menggagalkan kebijakan kawasan hutan.

 

Sepuluh perwakilan massa kemarin ditemui Sekretaris Daerah Lamongan M Nalikan. Dia menjelaskan, ada beberapa persoalan yang sudah difasilitasi Pemkab Lamongan sesuai kewenangannya. Pemkab juga menyediakan dana untuk melakukan pengukuran tapal batas wilayah satu dan lainnya.

 

‘’Apalagi Bapak Bupati memberikan surat dukungan untuk mendorong kementrian agar segera turun ke bawah melakukan penetapan tapak batasnya. Usulan akan dilanjutkan dan dipetakan semua. Karena sebagian sudah mendapatkan SK, ada yang masih proses usulan dan ada yang terjadi miskomunikasi,’’ terangnya.

 

Menurut dia, disepakati bersama tidak ada lagi gesekan antara petugas dan masyarakat. Persoalan diselesaikan dengan duduk bareng. (mal/yan)

Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bulog Bojonegoro Baru Serap 3.948 Ton Jagung Petani

Bulog Bojonegoro Baru Serap 3.948 Ton Jagung Petani

Pemerintah harus melakukan upaya stabilisasi di tengah panen raya. Tidak merugikan petani, baik padi maupun jagung. Di antaranya memaksimalkan kinerja badan urusan logistik (bulog). 

KDKMP di Sejumlah Kabupaten Blora Belum Semua Layani Pupuk

KDKMP di Sejumlah Kabupaten Blora Belum Semua Layani Pupuk

Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Blora belum berjalan optimal menjelang masa tanam I (MT-1) 2026/2027.

Bojonegoro Jadi Lumbung Padi, Harga Beras Harus Terkendali

Bojonegoro Jadi Lumbung Padi, Harga Beras Harus Terkendali

Predikat sebagai daerah dengan produksi padi terbesar nomor satu di Jawa Timur menjadi modal penting bagi Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer