Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baru Terserap Rp 249 Miliar

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Serapan anggaran belanja daerah masih minim. Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan mencatat hingga kini anggaran belanja daerah baru terserap 7,87 persen. Yakni, dari total anggaran Rp 3,1 triliun, baru terserap Rp 249 miliar.

 

Serapan ini cukup rendah, karena serapan belum mencapai 10 persen dari total anggaran tersedia. Kepala BPKAD Lamongan, Khusnul Yaqin menuturkan, serapan masih rendah karena hampir semua kegiatan belum berjalan. Khususnya kegiatan fisik yang masih dalam proses.

 

Dia menjelaskan, mekanisme serapan sesuai dengan progress setiap kegiatan di suatu instansi, yang selanjutnya diajukan pencairan. Sebab, penyediaan dana disesuaikan dengan rencana penyerapan OPD. Bajet keuangan pada OPD disesuaikan dengan kinerja.

 

‘’Kalau kegiatannya sudah berjalan, baru diajukan pencairan, karena sudah ada perencanaan sebelumnya,” tutur Khusnul kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (13/3).

 

Khusnul mengatakan, mulai tahun lalu setiap OPD didorong lebih aktif dalam melakukan serapan, dibanding ketika masih pandemi. Saat pandemi Covid-19 lalu, penyerapan diberikan kelonggaran. Sebab, menyesuaikan dengan kondisi kedaruratan daerah.

 

Sedangkan mulai tahun lalu, semua OPD diminta lebih aktif. Hasilnya, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun lalu sekitar Rp 73 miliar. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai Rp 155 miliar.

 

‘’Tahun lalu semua kegiatan fisik bisa dikerjakan, sementara Tahun 2021 tidak ada kegiatan fisik, karena masih pandemi,” imbuhnya.

 

Dia memastikan, target triwulan tetap ada. Tujuannya agar setiap OPD bisa tertib administrasinya, sehingga pencairan tidak menumpuk di akhir tahun. Kecuali untuk kegiatan fisik yang memang membutuhkan proses panjang. Sehingga, harapannya untuk kegiatan non fisik bisa segera dilakukan, agar pencairannya segera diproses.

 

Khusnul menuturkan, jika sebelumnya ada target triwulan pertama 15 persen, triwulan kedua 25 persen, ketiga 35 persen, dan triwulan akhir 25 persen. Saat ini menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

 

‘’Sekarang kita cairkan sesuai dengan perencanaannya, setelah kegiatan selesai bisa diajukan,” terangnya. (rka/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Pattimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung.

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

Angin segar untuk ratusan ribu pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia! DPR RI dan Kemendikdasmen resmi sepakati 240 ribu guru PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu per Januari 2027 tanpa tes dengan anggaran Rp 23 triliun.

Tahun Depan Pasar Kota Dialokasikan Rp100 Miliar

Tahun Depan Pasar Kota Dialokasikan Rp100 Miliar

Pembangunan gedung Pasar Kota Bojonegoro bakal berlanjut tahun depan. Rencananya alokasi anggaran yang disiapkan jauh lebih besar dibandinh tahun ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer