Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

‘’Terkait kenaikan masih menunggu petunjuk,’’ kata Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol Lamongan, Mokh Suhadi.
Dia menjelaskan, surat keputusan (SK) bupati terkait anggaran banpol 2023 sudah diproses di bagian hukum. Pencairan banpol menunggu lembar hasil pertanggungjawaban (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Suhadi menuturkan, sebelumnya ada pengajuan kenaikan banpol. Dasar surat kenaikan dari gubernur Jatim juga sudah turun. Proses kenaikan banpol menunggu perubahan APBD. ‘’Tapi untuk perubahan APBD belum ada pembahasan,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, proses pencairan banpol menyertakan sejumlah persyaratan. Di antaranya, hasil audit BPK, SK Bupati, dan SK penetapan kursi dari KPUK setempat. ‘’Salah satu syaratnya seperti itu,’’ tuturnya.
Di Lamongan, lanjut dia, ada sepuluh parpol yang mendapatkan banpol. Yakni, PKB, Demokrat, PDI-P, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Nasdem, Hanura, dan Perindo. (sip/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




