Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKKPD Dikucuri Anggaran Rp 146 Miliar

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Banyaknya jenis bantuan yang diberikan untuk desa, diharapkan mampu meningkatkan status desa mandiri di Lamongan. Tahun ini, Pemkab Lamongan mengucurkan anggaran sebesar Rp 146 miliar untuk bantuan keuangan khusus pemerintah desa (BKKPD).

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa M. Zamroni mengatakan, bantuan dari APBD ini langsung diserahkan ke rekening desa. Bantuan ini diberikan untuk percepatan peningkatan infrastruktur Pemdes.

 

‘’BKKPD ini juga untuk membangun kantor balai desa atau kegiatan penunjang pemerintahan desa. Kemudian untuk mendukung pembangunan fisik maupun non fisik di bidang perekonomian,’’ tutur Zamroni kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (19/2).

 

Selain itu, nantinya pemdes bisa menggali potensi desa, serta melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan desa bisa meningkatkan partisipasi, serta bisa selalu berinovasi.

 

Bantuan ini juga untuk mendukung kegiatan pemerintah desa, agar bisa menumbuhkan partisipasi desa dalam melakukan pembangunan untuk kemajuan desanya.

 

‘’Karena tujuan utamanya dari bantuan khusus ini selain menyeimbangkan infrastruktur fisik, juga pendampingan sumber daya manusia,’’ imbuhnya.

 

Dia menuturkan, bantuan ini diberikan untuk desa di Lamongan secara bertahap. Sehingga, nantinya semua akan merasakan. Besaran anggaran masing-masing desa berbeda. Karena nantinya penerima manfaat banyak, yang membuat dananya harus disesuaikan.

 

‘’Bantuan ini diberikan dengan nilai yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan desa. Sehingga untuk jumlah penerimanya juga menyesuaikan,’’ ucapnya.

 

Zamroni menambahkan, selain bantuan keuangan khusus, pemerintah juga memberikan bantuan dusun. Semua dusun akan mendapatkan bantuan dengan nilai yang sama. Tujuannya agar pembangunan merata dan bisa menciptakan peluang kerja.

 

‘’Kita sistemnya padat karya, dengan pemberdayaan masyarakat setempat,’’ terangnya. (rka/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Pattimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung.

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

Angin segar untuk ratusan ribu pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia! DPR RI dan Kemendikdasmen resmi sepakati 240 ribu guru PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu per Januari 2027 tanpa tes dengan anggaran Rp 23 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer