Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

24 SDN Dikucuri Rp 10 Miliar

K
MENDAPAT PERBAIKAN: Dinas Pendidikan Lamongan mengupayakan agar lelang rehab 24 lembaga SDN bisa segera dilaksanakan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
MENDAPAT PERBAIKAN: Dinas Pendidikan Lamongan mengupayakan agar lelang rehab 24 lembaga SDN bisa segera dilaksanakan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Tahun ini sebanyak 24 sekolah dasar negeri (SDN) mendapatkan suntikan dana untuk rehab sebesar Rp 10 miliar. Dana dari APBD tersebut untuk rehab ringan hingga rehab berat.

 

Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Syarif mengatakan, alokasi anggaran masing-masing lembaga tidak sama. Yakni antara Rp 100 juta hingga Rp 400 juta, yang menyesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sebab, terdapat dua kegiatan dalam satu lembaga. Sehingga nilainya bisa mencapai Rp 400 juta.

 

‘’Kita upayakan untuk segera lelangnya, karena lembaga yang mendapatkan bantuan juga sudah ditetapkan, supaya bisa segera terealisasi bangunannya,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (17/2).

 

Munif menjelaskan, untuk rehab sedang dan berat jenis kegiatannya cukup banyak. Di antaranya membangun ruang kelas baru, toilet baru, ruang perpustakaan baru dan beberapa kegiatan sarana prasara penunjang lain.

 

Tujuannya agar siswa semakin nyaman ketika belajar. Untuk itu perlu diimbangi dengan sarpras yang layak. Selain itu, untuk nilainya tidak besar, tapi minimal bisa membantu lembaga dalam melakukan perbaikan fasilitas di sekolahnya.

 

Munif berharap dengan sarpras yang lebih baik, dapat meningkatkan minat belajar siswa. ‘’Untuk sarpras kita terus lakukan perbaikan, tahun lalu dari DAK 24 lembaga, APBD 19 lembaga, agar pendidikan di Lamongan semakin baik,” ucapnya.

 

Dia menuturkan, untuk rehab lembaga SD bersumber dari DAK, masih menunggu datanya. Sebab, diakuinya, seleksi langsung dilakukan pusat, yang biasanya dikerjakan dengan sistim swadaya lembaga.

 

Menurut dia, untuk rehab yang nilainya tidak besar, rerata dilakukan sistim swadaya. Biasanya bantuan pemerintah untuk membeli bahan bangunan. Kemudian upah pekerja dari lembaga. Sedangkan, untuk rehab ringan seperti pengecatan, ditanggung oleh masing-masing lembaga.

 

‘’Intinya kita berkolaborasi untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak dan nyaman,” terangnya. (rka/ind)

Photo
Photo
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dua SPPG di Bojonegoro Terpaksa Tutup, Dipicu Dana Pusat Tersendat

Dua SPPG di Bojonegoro Terpaksa Tutup, Dipicu Dana Pusat Tersendat

Memasuki 2026, laporan kembali muncul di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, pada 15–16 April 2026. Sebanyak 17 penerima manfaat dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap menu MBG yang berasal dari SPPG Plesungan 2.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer