Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekretaris Disnakkawan Lamongan dr. Rahendra mengakui, RPHU yang masih baru membuat belum banyak yang sadar dengan manfaatnya. Sehingga, masyarakat masih perlu diedukasi untuk melakukan pemotongan di RPHU ini.
‘’Kita akan terus melakukan pendekatan, minimal untuk Lamongan dan sekitarnya,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Menurut dia, masyarakat masih memilih untuk memotong mandiri. Padahal, pemotongan sendiri mayoritas kurang memperhatikan penanganan limbahnya. Sehingga, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) dari Disnakkawan untuk melakukan pendekatan, agar limbah seluruh pemotongan unggas bisa tertangani dengan benar.
‘’Minimal kita bisa mengkaver untuk wilayah kota, Tikung, Kembangbahu, Deket, dan Turi,” imbuhnya.
Terkait petugas, Rahen mengaku sudah dilakukan pelatihan. Harapannya petugas bisa melakukan penanganan sesuai standar. Dia memastikan, kebersihan di RPHU juga diperhatikan.
Seperti diketahui, untuk belanja bangunan dan perlengkapan alat modern pemotongan unggas dialokasikan pagu Rp 5,4 miliar. Kemudian untuk biaya pemotongan dilakukan penyesuaian Rp 500 per ekor.
Disinggung adanya rencana menertibkan pedagang yang masih melakukan pemotongan mandiri. Dia memastikan, hal itu masih belum bisa dilakukan. Kini, instansinya hanya melakukan pendekatan, agar kesadaran pemotongan unggas bisa dilakukan di fasilitas yang dimiliki pemerintah.
‘’Kita menyarankan untuk pemotongan dilakukan di RPHU,” ucapnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




