Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jumlah itu belum termasuk sekretaris desa (sekdes). Ada 133 desa yang belum memiliki sekdes definitif.
Kepala Dinas PMD Lamongan melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ismaun, menjelaskan, minimal dua bulan kekosongan perangkat itu bisa dilakukan pengisian. Sementara tidak ada batas maksimal pengisian perangkat. Namun, menurut Ismaun, idealnya kekosongan jabatan perangkat desa harus segera diisi. Alasannya, pekerjaan di desa sangat banyak dan kompleks.
“Kalau tugas harus dibebankan kepada salah satu perangkat tidak wajar, sehingga kami minta untuk jabatan kosong segera dilakukan pengisian dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Dia menuturkan, untuk pengisian perangkat dilakukan kades dengan membentuk tim pengangkatan. Seleksinya dilakukan secara terbuka. “Secara bertahap desa juga akan bertransformasi dan berinovasi terus,” ujarnya.
Kekosongan perangkat sebagian karena sudah masuk usia pensiun. Terkait jabatan sekdes, menurut dia, semua sekdes PNS sudah ditarik ke pemkab. Jabatan sekdes yang kosong harus diganti dengan mekanisme seleksi yang dilakukan kades.
Ismaun menambahkan, kades, sekdes, dan perangkat mendapatkan penghasilan dari alokasi dana desa (ADD). Semua perangkat sekarang nonPNS. Sehingga, siltap yang diterima juga penuh. Sebelumnya, untuk sekdes PNS hanya menerima 50 persen dari jatah siltap karena mereka sudah mendapatkan tunjangan sebagai pegawai. Besaran gajinya masih sama, tidak ada kenaikan. Yakni, kades Rp 3 juta, sekdes Rp 2,2 juta, dan perangkat Rp 2 juta setiap bulannya. “Kalau bengkok dan lainnya sebagai tambahan penghasilan,” ujarnya. (rka/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




