Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua penghargaan dari Pengadilan Tinggi Surabaya yakni juara tiga pelaksanaan delegasi terkait dengan perkara perdata. Serta, PN Lamongan menempati peringkat satu pelaksanaan diversi. Seperti diketahui, diversi merupakan sebuah upaya perdamaian pada perkara pidana.
‘’Jadi Alhamdulillah, hakim kami bisa mendorong masyarakat untuk berdamai pada perkara yang terkait dengan masyarakat. Tentu hal ini yang baik, karena aspek restorative justice itu dikedepankan melalui antara lain diversi ini,’’ terangnya.
Sedangkan, penghargaan nasional yang diraih PN Lamongan berupa juara dua lomba administrasi dan keuangan perkara. ‘’Jadi ada aspek administrasi yang baik dan disiplin, ada aspek tranparasi yang menjadi parameter penilaian,’’ imbuhnya.
Penghargaan nasional lainnya yakni juara dua capaian kinerja evaluasi implementasi SIPP (EIS). ‘’Tentu bagian dari persembahan kami selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Lamongan kepada masyarakat Lamongan, bahwa kami bekerja bersungguh-sungguh, menegakkan hukum dengan baik. Kami juga akan memberikan keadilan kepada masyarakat, sesuai apa yang menjadi haknya, akan kita sampaikan,’’ ucapnya.
Selain itu, PN Lamongan Kelas IB, bersama Pemkab Lamongan, Kejari Lamongan, Kepolisian Resort Lamongan, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan mendantangani MoU penggunaan aplikasi E-Berpadu yang bertempat di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, Kamis (15/12).
PN Lamongan terus berupaya mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Lamongan dan PN Lamongan Kelas IB, tentang pemanfaatan layanan elektronik surat keterangan (E-Raterang).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PN Lamongan, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H, didampingi Wakil ketua PN Lamongan, Sekretaris, Panitera, dan Hakim PN Lamongan serta Wabup Lamongan, Drs. KH. Abdul Rouf M. Ag beserta jajaran Forkopimda Lamongan.
Juga dilaksanakan sosialisasi terkait permohonan pembuatan surat keterangan yang diproses oleh PN Lamongan kelas IB. Hal itu termuat dalam surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019. Yakni tentang pemberlakukan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan e-raterang di lingkungan peradilan umum. Nantinya layanan e-raterang juga berada di Mall Pelayanan Publik dan Kantor Kecamatan di wilayah hukum Pemkab Lamongan.
Maskur Hidayat mengatakan, program E-Raterang merupakan bentuk peningkatan pelayanan, untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di pelosok Lamongan.
Selama ini, masyarakat dari Sukorame atau Brondong harus berkali-kali datang ke PN Lamongan untuk mengurus surat sederhana. Dengan e-raterang ini, maka nantinya masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke pusat kota Lamongan.
‘’Untuk memudahkan agar lebih efektif ini, kami bersama pemkab bekerjasama. Sehingga info apapun yang dibutuhkan cukup di kecamatan. Bahkan di desa nantinya ada informasi terkait pengadilan. Ada desk pelayanan di kecamatan,” terang Maskur. (sip)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




