Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panitera Muda Hukum PA Lamongan, Mazir, menuturkan, berkas anak – anak itu diajukan ke PA karena pernikahan orang tuanya di bawah tangan. Pasangan menikah siri tanpa melalui kantor urusan agama (KUA) setempat.
‘’Akibatnya anak itu tidak punya bapak dari segi hukum secara positif karena negara belum mengakui,’’ katanya.
Bagi pasangan yang nikah di bawah tangan, maka jalan keluarnya ada dua. Jika pasangan itu tetap, tak memiliki pasangan lain, maka dilakukan istbat nikah. Yakni, pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim, yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan, namun tidak dicatat di kantor KUA.
Menurut dia, di KUA tercatat ada pengajuan 47 isbat nikah. Namun, sebagian bukan terkait pengajuan asal usul anak tersebut.
‘’Kemudian jika lelakinya masih punya pasangan sah, maka jalannya adalah pengajuan poligami agar diusulkan asal usul anak,’’ katanya.
Jika perempuannya yang masih bersuami, maka anak hubungan nikah sirih itu tidak bisa diakui. Kecuali, perempuan tersebut cerai dengan pasangan resminya. ‘’Anaknya masih status binti ibunya,’’ katanya.
Mazir menjelaskan, dengan mengajukan asal usul anak, maka anak bakal mendapatkan pengakuan dari negara. Jika sudah diakui, maka mereka bisa melanjutkan ke sekolah dan mendapatkan hak-hak lainnya.
‘’Intinya nikah di bawah tangan, anak tidak bisa masuk KK. Karena pengurusan KK harus ada akte nikah. Dari sana, dimulai untuk istbat nikah, bagi yang dua-duanya belum punya keluarga,’’ ucapnya.
Mazir menuturkan, syarat pengajuan asal usul anak di antaranya menyerahkan surat permohonan, fotokopi KK dan KTP pemohon, serta akta nikah atau isbat nikah.
‘’Keterangan nikah sirih dari kepala desa atau kelurahan, dari tanggal nikah, wali nikah, mahar dan saksi pernikahan, akte kelahiran anak masih binti ibu,’’ imbuhnya.
Dia menjelaskan, bahwa mayoritas yang mengajukan asal usul anak ini berusia menjelang TK. Menurut Mazir, ada indikasi nikah sirih tidak punya tanggung jawab maksimal.
‘’Misal ingin punya anak, kemudian nikah siri, dia tidak punya kewajiban nafkah pokok alias sekadarnya. Misal ada PNS, otomatis istri sirih dan anak tidak memperoleh tunjangan karena perlu berkas negara,’’ ujarnya.
Saat sidang pengajuan, lanjut dia, seperti sidang pada umumnya. Harus menghadirkan dua saksi. ‘’Apa betul anak itu dari hubungan siri,’’ katanya. (sip/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




