Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sehingga, DPRD Lamongan menilai perlu upaya pencegahan. Melalui pansus tiga DPRD Lamongan, dibahas rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan toleransi kehidupan masyarakat, kemarin (8/12). Dalam public hearing melibatkan ketua dari masing-masing perguruan silat.
Ketua Pansus Tiga DPRD Lamongan Abdul Aziz menilai, toleransi perlu diatur menjadi perda di Kabupaten Lamongan. ‘’Karena kita tahu di Lamongan banyak agama, suku, dan ras yang memang mempunyai potensi konflik,’’ tutur Aziz kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Dengan raperda ini, dia berharap, nantinya pemerintah bisa hadir dimasyarakat untuk mencegah pecahnya konflik. Serta, lanjut dia, mencegah hal yang bisa menimbulkan terjadinya intoleransi.
‘’Ada masukan saat ada pengesahan, maka harus ada peningkatan pengamanan dari pihak keamanan. Namun untuk pelarangan konvoi itu kewenangan polisi, kita tidak sampai sana. Kemudian untuk sanksi tetap ada. Sanksi administrasi dan tertulis, sudah ada aturan,’’ ucap Aziz.
Tenaga ahli penyusunan raperda tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, Keri Pranata mengatakan, dalam penyusunan Perda ini lebih khusus terkait persatuan dan kesatuan di Lamongan. Termasuk, diakuinya, maraknya intoleransi antar ormas perguruan silat yang kerap menjadi headline di media mainstream.
‘’Sehingga peraturan ini hadir, dikhususkan untuk menjaga toleransi kehidupan masyarakat Lamongan,’’ ucapnya.
Dalam rumusan, tutur dia, dibahas peran dari Pemkab Lamongan. Selain itu, dibahas masyarakat dan sanksi kepada oknum yang melanggar. Nantinya akan dibentuk tim untuk penguatan di dalam penyelenggaraan toleransi.
‘’Fungsinya menebarkan pendidikan dan pembinaan terkait dengan toleransi. Tujuannya agar masyarakat ini memahami hukum dan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, dan terkait wawasan kebangsaan,’’ ujarnya.
Menurut Kepala Badan Kesbangpol Lamongan, Dianto Hadi Wibowo, perda ini cukup seksi, karena belakangan ini dihadapkan pada dinamika masyarakat yang mengarah pada intoleransi. Yakni, terkadang ormas atau organisasi secara ego beranggapan lebih baik dari kelompok lainnya.
‘’Dewan berinsitif merumuskan perda ini, bahwa ke depan untuk menjaga Lamongan. Lebih lagi peran masyarakat dan pemerintah di dalam rangka toleransi kehidupan masyarakat,’’ katanya.
Dia mengatakan, beberapa upaya preventif untuk mencegah intoleransi sudah dilakukan pemerintah. Di antaranya menggencarkan sosialisasi wawasan kebangsaan, membangun nilai Pancasila.
‘’Agar isu pertikaian yang terjadi di luar Lamongan tidak berimbas ke Lamongan juga,’’ terangnya. (sip/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




