Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Prestasi itu membuat Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, meraih penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Selasa (6/12) di Jakarta.
‘’Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat Lamongan, sehingga Pemkab Lamongan berhasil mendapatkan predikat BB untuk reformasi birokrasi tahun 2022. Melalui reformasi birokrasi, Pemkab Lamongan akan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Menghadirkan pembangunan yang merata dan pelayanan publik prima bagi masyarakat Lamongan,” ujar Bupati Yes usai menerima penghargaan dari Menteri PAN & RB.
Bupati Yes mengatakan, reformasi birokrasi menjadi kunci mewujudkan pelayanan prima dan berkelas dunia untuk masyarakat. Pemkab Lamongan selaku birokrasi pemerintah daerah menjadi mesin penggerak sistem pelayanan publik untuk mencapai good governance dengan 11 program prioritasnya.
“Salah satu indikator penilaian RB ini ialah pelayanan publik, dan itu menjadi salah satu dari 11 program prioritas kami. Sehingga ada beberapa program pelayanan yang memudahkan masyarakat dan ditangani secara digital dari berbagai aspek. Mulai pendidikan, kesehatan, administrasi, sosial dan masih banyak lagi,” terang Bupati Yes.
Bupati Yes menuturkan, penilaian reformasi birokrasi ini mulai Juli sampai November lalu. Salah satu indikatornya, indeks pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. “Untuk tahun depan ditekankan pelaksanaan RB tematik, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pada pemerintahan dan percepatan program prioritas Presiden, antara lain pengendalian inflasi dan stunting,” tuturnya.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, diharapkan ke depan birokrasi dapat memberikan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan bukan sekedar administrasi. Selain itu, birokrasi juga harus lincah dan cepat. “Birokrasi jangan mbulet, harus berdampak, kepala daerah yang hadir di tempat ini adalah termasuk kepala daerah dan teman-teman dari kementerian/lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita tingkatkan,” kata Menteri PAN & RB, Abdullah Azwar Anas. (rka/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




