Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Serapan Anggaran Dinas PU Terendah

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Hingga bulan terakhir di tahun ini, sejumlah dinas belum melakukan serapan anggaran secara maksimal. Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Khusnul Yaqin, mengatakan, ada dua dinas serapannya paling rendah.

 

Yakni, Dinas PU Bina Marga Lamongan yang masih 48 persen, Dinas PU Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lamongan 58 persen, serta Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan dengan serapan 68 persen.

 

Menurut dia, serapan ketiga dinas itu masih rendah karena pekerjaan di lapangan belum tuntas. Pencairannya mundur.

 

“Kita maksimal tanggal 15 untuk pengajuan pencairan, sehingga harus segera dituntaskan,” jelasnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Lamongan.

 

Dia mengatakan, dinas yang banyak kegiatan fisik sebagian besar melakukan pencairan di akhir. Khusnul berharap dinas yang kegiatan fisiknya tidak banyak, segera melakukan penyerapan. Sehingga, tidak jadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).

 

Dari data yang masuk ke Khusnul, Dinas Komunikasi dan Informatika yang paling tertib melakukan penyerapan. Realisasinya sudah 85 persen. Dinas ini harus menjadi contoh instansi lain. “Ketika instansi tersebut bisa merencanakan belanja dengan baik, maka tidak ada kendala untuk pengajuan pencairannya,” terangnya.

 

Sementara itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Lamongan, Galih menuturkan, proses lelang masih ada yang belum tuntas. Salah satunya, lelang pengurukan co-working space. Lelang pengurukan itu dilakukan pada perubahan APBD. Sesuai rencana maksimal minggu depan.

 

“Untuk yang masih tahap lelang memang minggu ini harus tuntas semua karena sudah Desember,” tuturnya. (rka/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2027 disepakati sebesar Rp 5,2 triliun. Nilai tersebut mengalami penyusutan dibandingkan APBD tahun ini.

Apakah SiLPA Berdampak pada APBD Tahun Berikutnya? Begini Pengaruhnya terhadap Anggaran Daerah

Apakah SiLPA Berdampak pada APBD Tahun Berikutnya? Begini Pengaruhnya terhadap Anggaran Daerah

Dana yang tersisa pada akhir tahun anggaran tersebut ternyata dapat memengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berikutnya.

Mengenal SiLPA, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran: Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi?

Mengenal SiLPA, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran: Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi?

Besaran SiLPA bahkan sering menjadi perhatian masyarakat ketika pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer