Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut dia, alokasi ini menyesuaikan dengan Inpres nomor 7 Tahun 2022, agar daerah melakukan pengadaan kendaraan berbasis listrik. Kini masih diusulkan Rp 1,6 miliar, dengan harapan bisa untuk membeli dua unit.
‘’Mudah-mudahan alokasinya cukup untuk dua unit. Sebab kita belum tahu spesifikasi dan harga pastinya,’’ tutur Khusnul kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (13/11).
Dua unit mobdin listrik direncanakan untuk pimpinan daerah. Khusnul mengatakan, pengadaan mobdin listrik ini masih rencana sambil menunggu kebijakan selanjutnya. Anggaran sudah mulai diplot, sehingga nantinya hanya tinggal merealisasikan.
‘’Sementara untuk pimpinan daerah dulu, karena memang harga mobil listrik lebih mahal,’’ ujar Khusnul.
Terkait kendaraan operasional pimpinan OPD, lanjut Khusnul, kondisinya masih layak. Sehingga, belum ada rencana pengadaan baru. ‘’Sebab, dalam Inpres tidak mewajibkan, yakni bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,’’ ucapnya.
Seperti diketahui, Inpres nomor 7 Tahun 2022 berbunyi agar kendaraan operasional dinas dan perorangan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lamongan Sugeng Widodo mengatakan, semua Inpres tetap dilaksanakan setelah turunannya melalui peraturan Menteri dan Gubernur turun.
Menurut Sugeng, dalam Inpres juga disebutkan bahwa pemerintah pusat atau daerah bisa melalui skema pembelian, sewa, atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).
‘’Alternatif ini sedang dibahas, sambil menunggu lanjutan dari Inpres,’’ imbuhnya.
Sugeng mengatakan, daerah diperbolehkan menyusun anggaran khusus melalui APBD. Namun, tetap harus sesuai dengan kemampuan dari setiap daerah. Menurut dia, dari pusat nanti akan dibuat peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga, pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bisa segera terealisasi.
‘’Kalau memang aturan pusat sudah ada, maka daerah secara otomatis akan menyesuaikan,’’ terangnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




