Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Taufik Hidayat mengatakan, polindes yang sudah berdiri kondisinya memang sebagian besar butuh perbaikan. Sehingga, desa memiliki kewajiban untuk memperbaiki, agar pelayanan kesehatan bisa maksimal.
Dia menuturkan, polindes kewena ngan desa. Namun, ada beberapa yang bangunannya hibah dari Dinkes Lamongan. Menurut dia, tahun ini dinas masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan pustu dan puskesmas.
‘’Sehingga, untuk polindes sebaiknya dianggarkan desa untuk peningkatan pelayanannya. Jika memang tidak bisa baru mengusulkan ke dinas,’’ tutur Taufik kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (3/11).
Disinggung belum semua desa tersedia polindes. Taufik menjelaskan, jumlah polindes disesuaikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sehingga, tidak semua desa terdapat polindes agar tidak dobel.
Sebab, desa yang tidak ada polindes, biasanya sudah dekat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu (pustu) atau puskesmas. Menurut dia, desa yang berencana membangun polindes tetap diperbolehkan. Asalkan sesuai dengan kebutuhan.
‘’Intinya kita mendekatkan pelayanan, tapi jangan sampai dobel. Sehingga bisa lebih bermanfaat,” ujar Taufik
Terkait pelayanan, Taufik memastikan, polindes dan pustu sama. Pemeriksaan di polindes memang paling banyak untuk ibu hamil dan balita. Namun, petugas harus melayani seluruh masyarakat setempat yang membutuhkan penanganan.
Menurut dia, polindes sudah ada bidan desa yang membantu. Sedangkan, pustu biasanya akan dijadwal dari induk untuk kunjungan dokternya. Karena petugas yang selalu ada di pustu adalah perawat, untuk bidan biasanya diback-up desa sekitar.
‘’Kita sudah siapkan banyak program layanan, kalau memang ada yang belum terlayani segera melaporkan ke desa,” pungkasnya. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




