Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upayakan Penegakan Hukum Lebih Humanis

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Tiga dari kanan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi foto bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menunjukan tandatangan Forkopimda usai melakukan peresmian rumah RJ. (Istimewa For RDR.LMG)
Tiga dari kanan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi foto bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menunjukan tandatangan Forkopimda usai melakukan peresmian rumah RJ. (Istimewa For RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Timur Mia Amiati melakukan kunjungan kerja di Lamongan, serta meresmikan dua rumah restorative justice (RJ) secara daring di Pendopo Lokatantra kemarian siang (17/10). Rumah RJ yang diresmikan lokasinya di Mall Pelayanan Publik (MPP) Lamongan dan di Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo.

 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyambut antusias bersama Kepala Kejari Lamongan Dyah Ambarwati, Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha, Dandim 0812 Lamongan Letkol Kav Endi Siswanto, Ketua DPRD H. Abdul Ghofur, dan Wakil Ketua Pengadilan Negri Lamongan Erven Langgeng Kaseh.

 

Melalui Rumah RJ, Kajati Jawa Timur Mia Amiati berharap, ke depan penegakan hukum akan dapat berjalan secara humanis. Tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Akan tetapi bisa juga tajam ke atas dan lebih humanis ke bawah, dengan pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan melalui penerapan keadilan restoratif.

 

Dia menjelaskan, hingga kini sebanyak 238 Rumah RJ yang sudah diresmikan di wilayah  Jawa timur. Sedangkan perkara di Jatim yang berhasil dihentikan sebanyak 120 perkara. ‘’Saya pastikan, tidak semua perkara bisa dilakukan proses RJ. Namun ada syarat yang cukup ketat,’’ ucap Mia.

 

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan, jaksa tidak menggunakan haknya untuk menuntut. Melainkan dengan cara mengajukan kepada pimpinan, guna  penghentian penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif.

 

Tentunya dengan beberapa syarat. Salah satunya pelaku bukan seorang residivis, serta tindak pelanggaran hukum bukan karena adanya niat jahat. Jaksa lalu memprofil pelaku, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, korban dipulihkan haknya dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh aparat setempat.

 

‘’Untuk RJ ini, saya pastikan menjadi efek jera, sekaligus karena jika dia berbuat lagi, maka RJ tidak bisa diterapkan lagi. Karena berlaku bagi mereka yang bukan residivis,’’ bebernya.

 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjelaskan, adanya Rumah RJ di MPP Lamongan merupakan salah satu  bentuk kolaborasi dan juga terobosan baru dalam fasilitas pelayanan hukum yang baik di Kabupaten Lamongan.

 

‘’Rumah RJ ini ditempatkan di MPP merupakan salah satu bentuk dari kolaborasi kami dengan seluruh jajaran Forkopimda,’’ ucap Bupati Yes. (mal)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Sejarah Epik Turnamen Tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu, Lamongan Sukses Jadi Juara

Sejarah Epik Turnamen Tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu, Lamongan Sukses Jadi Juara

Mengintip sejarah epik turnamen tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu lewat arsip De Indische Courant. Lamongan sukses jadi juara, namun srikandi Bojonegoro yang curi perhatian. Simak kisahnya!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer