Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lamongan, Shodikin, menjelaskan, pendataan itu dilakukan uji publik yang batas terakhirnya kemarin (7/10). Angka 5.033 bisa tetap, bertambah atau berkurang, tergantung hasil hari terakhir masa uji publik. ‘’Seluruh tenaga bisa mengonfirmasi terkait pendataan tersebut, untuk memastikan kesesuaian data,” jelasnya.
Sesuai PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, status kepegawaian di lingkungan pemerintah hanya tenaga PPPK dan PNS. Dengan pendataan pegawai non-ASN, pemerintah pusat bisa memetakan jumlah pegawai honorer di lingkungan pemkab setempat.
Menurut Shodikin, daerah hanya diminta menyerahkan data ril pegawai non-ASN instansi pemerintah yang sudah bekerja paling singkat setahun pada 31 Desember 2021. Selain itu, pegawai yang didata mendapatkan gaji langsung dari APBD/APBN, bukan dari pihak ketiga atau perseorangan. “Semua data kita uji publik untuk memastikan transparansi dan masyarakat bisa mengakses,” terangnya.
Shodikin memastikan pendataan tersebut bukan pengangkatan. “Ini hanya pendataan, kemudian yang sekarang proses pendaftaran untuk seleksi PPPK ialah tenaga kependidikan yang formasinya sudah ditetapkan pusat,” katanya. (rka/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




