Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan M Zamroni menjelaskan, hingga kini masih menunggu surat dari kecamatan dan desa setempat.
‘’Jadi saya tidak melakukan penindakan secara langsung,’’ tutur Zamroni kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Zamroni mengaku pihaknya sudah berupaya mencari informasi kronologi kasus tersebut. Meski begitu, Zamroni mengaku ingin mengetahui kronologi permasalahan secara jelas. Meski begitu, Zamroni mengatakan, hingga kini pelayanan di Desa Kedungrembug ditangani oleh perangkat desa.
‘’Terkait pemberhentian, tentunya masih menunggu sidang terlebih dahulu,’’ ujar Zamroni.
Awalnya Sunardi memberitahu warganya memiliki teman bernama Fauzan, yang bisa mengurus sertifikat tanah dengan mudah. Selanjutnya, sebanyak 28 warga tergiur dengan tawaran tersebut mempercayakan pengurusan sertifikat tanahnya pada Tahun 2020.
Satu warga yang mengurus sertifikat tanah dimintai uang sebesar Rp 2,5 juta. Dari 28 warga tersebut, kedua tersangka diduga meraup cuan sebesar Rp 70 juta. Namun, setelah ditunggu cukup lama, seluruh sertifikat tanah tak kunjung rampung. Dari situlah masyarakat merasa ditipu dan melapor.
Sementara itu, Camat Sukodadi Ali Murtadho belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi via telepon seluler, terdengar nada aktif. Namun, Ali Murtadho tak kunjung menjawab. Selain itu, saat dihubungi via WhatsApp juga tidak merespon. (mal/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




