Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data Ulang Honorer

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lamongan pernah mendata ada 5.394 honorer yang bekerja di semua instansi. Data itu diverifikasi ulang bulan ini.

 

Apalagi, Men-PAN & RB meminta pemkab memetakan pegawai non-ASN di lingkungan kerjanya. Tujuannya, menyesuaikan PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Yakni, mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan hanya dua, PPPK dan PNS.

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lamongan, Shodikin, menjelaskan, pendataan dilakukan hingga 30 September. Pendataan tersebut melibatkan seluruh instansi di lingkungan Pemkab Lamongan. Sebab, honorer atau pegawai non-ASN menyebar di semua instansi pemerintahan.

 

Honorer yang didata itu, kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Juga, pegawai non-ASN  yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Mereka menerima honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang bersumber dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.

 

“Kalau digaji pihak ketiga atau perseorangan tidak bisa,” jelasnya.

 

Shodikin mengatakan, pusat hanya meminta melakukan pendataan. Data itu akan diserahkan ke BKN.  Selanjutnya, menunggu informasi pusat.

 

Menurut dia, pendataan harus menyesuaikan form BKN. Pegawai non-ASN yang didata telah bekerja di instansi paling singkat setahun pada 31 Desember 2021. Pegawai diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, bisa sebagai petugas kebersihan bukan freelance.

 

Kemudian, berusia paling muda 20 tahun dan paling tua 56 tahun.

 

Shodikin menyatakan, jumlah ASN di Lamongan sekitar 8,7 ribu orang. “Selisihnya tidak banyak (dengan honorer) karena memang kita lebih banyak menggunakan jasa honorer yang rata-rata masih berusia muda untuk membantu kinerja di pemerintahan,” terangnya. (rka/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Status delapan guru honorer di Bojonegoro masih belum menemui kepastian. Mereka belum berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

Kabar gembira datang kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Blora. 

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Siap-siap! Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka November ini. Cek jadwal seleksi, syarat usia khusus jalur PNS, hingga kepastian nasib pengangkatan PPPK Paruh Waktu di sini!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer