Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Apalagi, Men-PAN & RB meminta pemkab memetakan pegawai non-ASN di lingkungan kerjanya. Tujuannya, menyesuaikan PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Yakni, mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan hanya dua, PPPK dan PNS.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lamongan, Shodikin, menjelaskan, pendataan dilakukan hingga 30 September. Pendataan tersebut melibatkan seluruh instansi di lingkungan Pemkab Lamongan. Sebab, honorer atau pegawai non-ASN menyebar di semua instansi pemerintahan.
Honorer yang didata itu, kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Juga, pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Mereka menerima honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang bersumber dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.
“Kalau digaji pihak ketiga atau perseorangan tidak bisa,” jelasnya.
Shodikin mengatakan, pusat hanya meminta melakukan pendataan. Data itu akan diserahkan ke BKN. Selanjutnya, menunggu informasi pusat.
Menurut dia, pendataan harus menyesuaikan form BKN. Pegawai non-ASN yang didata telah bekerja di instansi paling singkat setahun pada 31 Desember 2021. Pegawai diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, bisa sebagai petugas kebersihan bukan freelance.
Kemudian, berusia paling muda 20 tahun dan paling tua 56 tahun.
Shodikin menyatakan, jumlah ASN di Lamongan sekitar 8,7 ribu orang. “Selisihnya tidak banyak (dengan honorer) karena memang kita lebih banyak menggunakan jasa honorer yang rata-rata masih berusia muda untuk membantu kinerja di pemerintahan,” terangnya. (rka/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




