Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sesuai Perda besarannya Rp 5 ribu untuk satu orang. Karcis dibebankan bagi anak usia di atas 3 tahun. Menurut dia, pemberlakuan karcis ini sudah melalui sejumlah uji publik. Sehingga, nilainya juga disesuaikan, agar tidak memberatkan.
‘’Kita sudah uji publik dan Insya Allah tidak memberatkan,’’ tutur Yeni kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (19/8).
Menurut Yeni, retribusi karcis nanti semuanya masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan untuk tenaga pengelola, pemeliharaan bianglala, dan asuransi akan diusulkan melalui APBD. Sehingga, bukan dikelola oleh dinas terkait.
‘’Bukan masuk dinas. Semuanya masuk ke daerah. Jadi kalau pemeliharaan nanti diusulkan APBD,’’ imbuhnya.
Yeni menuturkan, pemeliharaan sudah dilakukan menggunakan APBD. Pemberlakukan karcis ini diharapkan bisa memberikan retribusi yang akan kembali kepada masyarakat. Salah satunya penambahan fasilitas di alun-alun, agar semakin nyaman.
‘’Kita akan terus benahi alun-alun. Bahkan taman baca sudah diperbaiki dan bisa difungsikan lagi dalam minggu ini,’’ ucapnya.
Kabag Hukum Pemkab Lamongan Joko Nursiyanto mengatakan, pemberlakuan karcis alun-alun sudah diatur dalam Perda. Sehingga aturannya jelas dan nantinya masuk sebagai PAD. Nilainya Rp 5 ribu untuk satu karcis.
‘’Kalau pemberlakuan karcis ini normal untuk semua fasilitas publik, untuk pemeliharaan ke depan,’’ terang Joko. (rka/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




