Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pertanyakan Penyaluran BLT DBH-CHT

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
MEMINTA KEJELASAN: Komisi B DPRD Lamongan menggelar hearing dengan sejumlah OPD, guna mempertanyakan penyaluran BLT DBH CHT. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
MEMINTA KEJELASAN: Komisi B DPRD Lamongan menggelar hearing dengan sejumlah OPD, guna mempertanyakan penyaluran BLT DBH CHT. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi B DPRD menampung banyak keluhan dari buruh tani tembakau, terkait belum tersalurkannya bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBH-CHT). Komisi yang membidangi perekonomian tersebut mengelar hearing bersama sejumlah OPD terkait kemarin (1/7. Awalnya, BLT dialihkan ke Dinas Sosial (Dinsos).

‘’Sampai hari ini belum disalurkan,’’ tutur Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori.

Anshori mengamati, sejumlah daerah lain sudah banyak yang menyalurkan BLT DBH-CHT. Sehingga, pihaknya merasa kecewa hal itu belum direalisasikan oleh Dinsos Lamongan.

‘’Berharap paling tidak Agustus (bulan depan) sudah cair. Kita akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinsos Lamongan dan OPD yang membidangi,’’ ujarnya.

Kabid Anggaran BPKAD Lamongan Suep menjelaskan, pencairan dari pusat ditransfer ke daerah. Rinciannya pertama pada akhir Maret lalu sekitar Rp 7,9 miliar. Sedangkan, pencairan kedua pada Rabu (22/6) lalu sebesar Rp 14 miliar.

‘’Dialokasikan sesuai aturan. Untuk Kesehatan itu 40 persen dari keseluruhan bidang cukai, kesejahteraan masyarakat 50 persen, dan penegakan hukum 10 persen,’’ terangnya. ‘’Jadi kita hanya menganggarkan, lalu menyalurkan ke dinas teknis. Teknisnya di dinas social,’’ imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari memperkirakan, pencairan BLT DBH-CHT pada Bulan September mendatang. ‘’Untuk pendataan masih proses,’’ ucapnya.

Dani, sapaan akrabnya memastikan,pihaknya sudah menggelar rapat dengan dinas terkait dan asosiasi terkait DBHCHT. ‘’Rapatnya sekitar dua minggu yang lalu,’’ terangnya. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

APBD Bojonegoro 2026 Bergeser Jadi Rp 6,3 Triliun, Dipicu Penurunan Pagu Dana Desa

APBD Bojonegoro 2026 Bergeser Jadi Rp 6,3 Triliun, Dipicu Penurunan Pagu Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini mengalami pergeseran. Sebelumnya, pagu anggaran di Kota Migas ini ditetapkan senilai Rp 6,49 triliun, hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evalua

Komisi B DPRD Blora Bakal Panggil Seluruh BUMD, Soroti Minimnya Setoran PAD

Komisi B DPRD Blora Bakal Panggil Seluruh BUMD, Soroti Minimnya Setoran PAD

Komisi B DPRD Blora bakal memanggil seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pelat merah. Langkah itu dilakukan menyusul minimnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Proyeksi DBH Migas Kabupaten Blora Tahun Depan Naik Rp 8 M

Proyeksi DBH Migas Kabupaten Blora Tahun Depan Naik Rp 8 M

Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Kabupaten Blora diproyeksikan meningkat pada 2027. Alokasi DBH migas mencapai Rp71,4 miliar, naik dibandingkan target 2026 sebesar Rp63,4 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer