Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panitia Diminta Menjaga Netralitas

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) masuk masa tenang selama tiga hari mulai hari ini (23/6) hingga lusa (25/6) mendatang. Sejumlah pihak mulai melakukan antisipasi pelaksanaan Pilkades di-61 desa tersebut. Polres Lamongan menerjunkan tim satgas. Sedangkan, Komisi A DPRD Lamongan mengambil sampling pengawasan di kecamatan yang ada di Lamongan. Pertama, pengawasan di Kecamatan Glagah kemarin (22/6).

 

Ketua Komisi A DPRD Lamongan Hamzah Fansyuri menuturkan, kondisi di sejumlah desa yang melakukan Pilkades terpantau aman dan kondusif. Termasuk di daerah yang memiliki persaingan ketat antar cakades.

 

‘’Perlu diperhatikan panitia Pilkades harus menjaga netralitas, supaya tidak memihak,’’ ujar Hamzah.

 

Hamzah meninta, panitia mengantisipasi adanya pihak luar yang masuk untuk ikut intervensi. Terkait politik ataupun adanya unsur perjudian di dalamnya.

 

‘’Saya mengantispiasi dan mengimbau kepada masyarakat, khususnya penduduk yang  mau menyelenggarakan Pilkades, untuk tidak terpancing,'' ucapnya.

 

Hamzah mengungkapkan sempat menerima aduan terkait adanya masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal masyarakat tersebut domisili di sana dan sempat merantau. Saat pulang namanya tidak masuk DPT. Sehingga, muncul persoalan baru yang harus segera diselesaikan.

 

‘’Saya sebisa mungin merespon pengaduan yang bukan hanya tertulis dalam surat, tapi pangaduan yang ada berupa lisan juga akan menjadi perhatian,’’ imbuhnya.

 

Disinggung mengenai pasal 19 Perbup nomor 8 Tahun 2021, tentang Pilkades di  Lamongan menyebutkan jika yang berhak memilih dalam Pilkades adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia pemilihan.

 

‘’Pendapat saya menegaskan pada pemerintah untuk segera membuat surat edaran itu. Harapan saya surat edaran itu berisi tentang perpanjangan jangka waktu penetapan DPT hingga mendekati Pilkades, atau tentang penggunaan hak pilihnya menggunakan KTP. Sehingga penduduk desa yang sedang berada di luar, setidaknya tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dengan memberikan keterangan’’ tukasnya.

 

Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana menjelaskan, tim satgas kini sudah diterjunkan guna mengantisipasi adanya oknum yang melakukan judi dalam Pilkades.

 

‘’Kalaupun ada, tentunya diamankan anggota yang di lapangan hingga dilakukan proses hukum,’’ tutur Miko.

 

Satgas yang diterjunkan gabungan dari anggota Satreskrim serta Satintelkam yang bakal memantau tiga  wilayah yakni selatan, tengah, dan utara wilayah Lamongan. Nantinya, seluruh tim melaporkan perkembangan setiap hari hingga pelaksaan Pilkades.

 

‘’Siang hingga malam hari, terus dilakukan pemantuan oleh anggota yang terjun ke lapangan. Jangan sampai pemilihan ini disalahgunkan ,’’ terangnya. (sip/mal/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Salurkan Logistik Senilai Rp 77 Juta untuk Korban Gempa di NTT

Salurkan Logistik Senilai Rp 77 Juta untuk Korban Gempa di NTT

Pemkab Blora mengirim bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan berupa makanan cepat saji tersebut dikumpulkan dari sejumlah pihak, mulai BPBD, Baznas, PMI, BPR BKK Blora, BUMD, hingga masyarakat.

Tahun Depan Pilkades Serentak Bojonegoro di 155 Desa, Tahapan Dimulai Februari 2027

Tahun Depan Pilkades Serentak Bojonegoro di 155 Desa, Tahapan Dimulai Februari 2027

Suhu politik di 155 desa mulai menghangat, setelah Pemkab Bojonegoro menetapkan sebanyak 155 desa, bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027 mendatang.

Pemkab Blora Mulai Susun Perda dan Perbup Jelang Persiapan Pilkades Serentak Tahun Depan

Pemkab Blora Mulai Susun Perda dan Perbup Jelang Persiapan Pilkades Serentak Tahun Depan

Pemkab Blora mulai mematangkan persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2027. Selain menunggu aturan turunan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kini menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer