Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ajukan ke Badan Pertanahan Nasional

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
TUNGGU PETA: Jalan di wilayah Kecamatan Deket. Pembangunan JPU diperkirakan melewati kecamatan tersebut. (ANJAR DWI P/RDR.LMG)
TUNGGU PETA: Jalan di wilayah Kecamatan Deket. Pembangunan JPU diperkirakan melewati kecamatan tersebut. (ANJAR DWI P/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan -   Pembebasan lahan untuk pembangunan jalur lingkar utara (JLU) di Lamongan ditarget selesai tahun ini. Pembebasan lahannya tinggal sekitar 4,2 hektare yang menjadi tanggungan pemkab setempat.

 

Sementara sekitar 15,3 hektare lainnya, sudah dibebaskan pusat. Pembangunan JLU diusulkan sepanjang 7,15 kilometer (km).

 

Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Sujarwo, menjelaskan, pembebasan tanah masih pengajuan peta ke BPN.

 

Setelah peta bidang selesai, bakal dikeluarkan daftar nominatif (daftar pemilik lahan dan luasan) yang terkena pembebasan.

 

Selanjutnya, tim aprisal turun dan melakukan estimasi harga. Setelah disetujui, baru tindak lanjut pembayarannya. “Sampai sekarang masih belum ada info lagi dari BPN, mudah-mudahan segera diterbitkan supaya bisa dilakukan pembebasan tahun ini,” jelasnya.

 

Menurut Sujarwo, target pembebasan tahun ini karena sudah dianggarkan di APBD. Berdasarkan  informasi dari pusat, pembahasan JLU sudah masuk tahap detail engineering desain (DED) di Balai Besar Kementrian PUPR bulan lalu.

 

Estimasinya, tahun ini mulai ada kegiatan fisik. Sujarwo berharap pembebasan bisa segera terlaksana agar megaproyek nasional ini bisa terealisasi dan memberikan dampak positif bagi warganya.

 

Sujarwo mengatakan, pembangunan JLU ini cukup mendesak untuk mengurai kemacetan di kota. Adanya double track dan dua perlintasan kereta api (KA) di jalan nasional meningkatkan risiko kemacetan dan angka kecelakaan.

 

Adanya proyek irisan ini, peluang untuk pengembangan ekonomi semakin terbuka. Industri kreatif semakin tumbuh dan berkembang karena aksesnya mudah dan terbuka luas. “Proyek irisan ini cukup menguntungkan dari banyak sektor, karena nantinya kendaraan logistik dan niaga akan semakin mudah dan tidak terkendala kemacetan,” terangnya.

 

Sujarwo menambahkan, lahan yang terdampak dipastikan tidak masuk pemukiman. (rka/yan)

Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

62 Titik KDKMP di Kabupaten Blora Masih Terkendala Lahan

62 Titik KDKMP di Kabupaten Blora Masih Terkendala Lahan

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora terus dikebut. Dari total 295 KDKMP yang telah berbadan hukum, sebanyak 233 titik telah rampung dibangun.

Petani Pilih Jadi Buruh hingga Merantau, Dua Tahun Sawah Diteror Tikus

Petani Pilih Jadi Buruh hingga Merantau, Dua Tahun Sawah Diteror Tikus

Dua tahun berturut-turut gagal memanen membuat sebagian petani di Kecamatan Todanan, Blora, mulai meninggalkan sawah dan menjadi buruh hingga merantau. Bukan karena tak ingin bertani, melainkan lelah terus merugi akibat serangan hama tikus

Proyek Pengadaan Lahan Rp 118 M, DPRD Sebut Banyak Faskes Bukan Aset Pemkab

Proyek Pengadaan Lahan Rp 118 M, DPRD Sebut Banyak Faskes Bukan Aset Pemkab

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Andik Panca mengatakan, anggaran pengadaan lahan mengalami penambahan di P-APBD 2026. Namun, tak semua OPD menerima tambahan. Ada yang berkurang. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer