Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

44 Lembaga di Lamongan Ajukan Perpanjangan PPDB

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan - Perpanjangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP belum memberikan angin segar. Sebab hingga kini, belum ada lembaga yang melaporkan pagu sudah terpenuhi.

 

Dari 48 SMP Negeri, sebanyak 44 lembaga belum memenuhi pagu. Hanya empat lembaga yang memenuhi pagu diantaranya SMPN 1 Lamongan, SMPN 2 Paciran, SMPN 3 Sugio, dan SMPN 1 Sukorame. Sehingga Dinas Pendidikan Lamongan memberikan toleransi perpanjangan PPDB.

 

Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Syarif menjelaskan, perpanjangan diberikan satu minggu. Kalau belum terpenuhi, dinas memberikan tambahan waktu apabila lembaga mengajukan lagi. Sebab, diakuinya, jika lembaga mengajukan berarti masih ada kemungkinan tambahan calon peserta.

 

‘’Belum ada laporan, mungkin nanti setelah perpanjangan selesai baru dilaporkan,’’ tutur Munif kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (19/5).

 

Menurut dia, untuk pagu sebenarnya sudah memperhitungkan kemampuan sekolah. Mulai dari sarana prasarana lembaga, guru, dan tenaga kependidikannya. ‘’Kalau sudah tidak ada tambaham sebaiknya jangan mengajukan, tapi lembaga bisa menerima pendaftaran sampai tahun ajaran baru dimulai,’’ ucapnya.

 

Untuk calon peserta didik baru, lanjut dia, sebenarnya sudah bisa dipetakan oleh lembaga. Sehingga, lembaga bisa melihat berapa lulusan SD/ MI di sekelilingnya, karena kuota paling besar dari zonasi.

 

Sehingga kans untuk warga sekitar lebih banyak. Kemudian, SMP Negeri harus mempertimbangkan lembaga swasta di sekitarnya. Sebab, lembaga swasta juga membutuhkan siswa. Bedanya mereka tidak menetapkan pagu.

 

‘’Kalau swasta bebas, pendaftaran juga tidak ada batasan,” imbuhnya.

 

Disinggung masih banyaknya SMP Negeri yang belum bisa memenuhi pagu. Munif mengaku akan melakukan evaluasi. Dia akan melihat kendala-kendala yang dialami lembaga untuk dilakukan pemetaan ulang tahun depan. Jika pagu dinilai terlalu besar, maka akan dilakukan pengurangan. Sebaliknya adanya kemungkinan jumlah lulusan SD/ MI di sekitar lembaga kecil.

 

Namun, Munif mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menurunkan pagu sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai permasalahannya. Biasanya, kekurangan pagu hanya dialami lembaga pinggiran. Namun kini menyeluruh.

 

‘’Karena itu akan dilakukan evaluasi. Apakah memang angka KB berhasil, sehingga jumlah anak usia SMP berkurang atau minimnya sarpras. Semua akan dievaluasi dan diperbaiki ke depannya,’’ terang Munif. (rka/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Testimoni: Yuhronur Efendi  Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Testimoni: Yuhronur Efendi Bupati Lamongan: Berita Pembangunan Daerah Jadi Menu Utama Setiap Hari

Di era gempuran media digital yang mewarnai dinamika informasi, Jawa Pos Radar Bojonegoro masih menjadi rujukan untuk menemani kopi pagi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer