Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekretaris DPRD Lamongan Anshori menilai terdapat kelemahan OPD terkait. Khususnya pengawasan terhadap peternakan sapi, minimnya pengecekan keluar masuknya hewan ternak. Selain itu, menurut dia, pengecekan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan tenaga kesehatan hewan masih minim.
‘’Seharusnya sapi keluar masuk Lamongan, ada surat pengecekan dokumen surat keterangan hewan. Kemudian kurangnya tenaga kesehatan, sehingga minim pengecekan,” terang Politisi F-Gerindra tersebut.
Selain itu, diakuinya, selama ini rumah potong hewan (RPH) Lamongan masih sepi. Sehingga, lanjut dia, kesehatan hewan ternak yang dipotong luput dari pantauan.
‘’Karena kan tidak ada proses pengecekan. Pengawasan ini yang kurang dilakukan dinas peternakan. Apalagi dari survei di tempat jagal (tempat pemotongan sapi di luar RPH) tidak hanya memotong sapi jantan tapi juga betina. Saya harapkan pengawasan bisa diintensifkan,” katanya.
Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Iman Muhtar menuturkan, tidak pernah mengeluarkan SKKH sejak Lamongan ditetapkan sebagai wabah. Menurut dia, SKKH diperuntukkan pengiriman hewan antar provinsi.
‘’Untuk pos cek poin antar kabupaten belum ada. Cek poin ini dilakukan antar provinsi. Dalam kondisi seperti ini, kita minta bantuan Polres untuk pengawasan,” imbuhnya.
Dia mengklaim tiap tahun menyurati tempat jagal. Sesuai perda, diakuinya, seharusnya pemotongan dilakukan di RPH. Namun, masih banyak yang enggan ke RPH, karena tidak diperbolehkan memotong sapi betina. Sebab, lanjut dia, di RPH terdapat pengecekan surat keterangan status reproduksi (SKSR).
‘’Kita hanya mengimbau, yang melakukan tindak lanjut itu pihak berwajib,” ujarnya. (sip/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




