Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat sempat berjalan dengan tensi tinggi dan saling adu argumen. Namun, akhirnya muncul sebuah kesepakatan bersama yang di tanda-tangani antara Komisi D, Kepala Dinsos Lamongan, dan ketua P-APDESI Lamongan.
‘’Adapun kesepakatan yang diperoleh dari rapat tadi (kemarin, Red) menyepakati untuk membubarkan supplier dan pemasok barang di program BPNT,” tutur Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Shomad menjelaskan, kesepakatan lain yakni memberi kebebasan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT untuk berbelanja dimanapun. Sehingga, tidak ada pengkondisian dan KPM bisa belanja sesuai dengan kebutuhan. Jika nantinya kesepakatan ini diabaikan, maka akan ada peringatan dari P-APDESI.
‘’Apabila Dinsos tidak merespon atau merealisasikan dua poin tadi, kawan-kawan P-APDESI akan mengirim surat atau melaporkan ke Kementrian Sosial,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Lamongan Imam Fadlli mengakui audiensi berlangsung cukup lama. Namun, dia merasa lega sebab dengan semangat kekeluargaan dapat dicapai kesepakatan bersama.
‘’Kita kawal kesepakatan ini. Teknisnya seperti apa, nanti akan terus kita pantau dan evaluasi,” ucap politisi F-Gerindra tersebut.
Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari membenarkan aspirasi kepala desa diterima oleh DPRD dan akhirnya mencapai kesepakatan 3 poin. ‘’Semangatnya sama, agar KPM ini mendapat pelayanan sebaik-baiknya dan terselamatkan,” ujar Dani, sapan akrab Hamdani Azahari.
Ketua DPC P-APDESI Kabupaten Lamongan Zainul Mukid menuturkan, pihaknya selama ini tidak sepakat adanya agen atau supplier sembako. Sebab, diakuinya, sejak adanya penyedia sembako, terdapat selisih harga yang ada cukup tinggi. Sehingga, menurut dia, bantuan itu malah justru mencekik masyarakat kecil.
‘’Pada siang ini (kemarin, Red) bersepakat supplier dan agen apapun jenis namannya, yang kemarin menyediakan sembako di desa-desa, dibubarkan,” tandasnya.
Dia mengatakan, kebutuhan yang dibelanjakan harus sesuai dengan ketentuan Kemensos. Yakni KPM diberi kebebasan belanja sesuai dengan keinginan, namun tidak menghilangkan kebutuhan yang wajib dipenuhi.
‘’Artinya kita sudah bersepekat. Kalau sudah seperti itu, kita punya ketegasan di desa menyampaikan ke KPM sudah enak, tidak ada lagi penekanan,” pungkasnya. (sip/ind)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




